KPK kembali panggil Wakil Ketua Dewan Mejelis Syuro PKB Abdul Ghofur

KPK kembali panggil Wakil Ketua Dewan Mejelis Syuro PKB Abdul Ghofur

Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin kembali memanggil Wakil Ketua Dewan Mejelis Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Ghofur dalam kasus korupsi menerima hadiah terkait proyek di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2016.

Abdul Ghofur dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur atau Komisaris PT Sharleen Raya (JECO Group) Hong Artha John Alfred (HA). Dalam jadwal pemanggilan KPK, Abdul Ghofur akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai guru.

Baca juga: KPK panggil Wakil Ketua Dewan Majelis Syuro PKB Abdul Ghofur

Baca juga: Cak Imin penuhi panggilan KPK jadi saksi untuk Hong Artha

Baca juga: KPK konfirmasi Cak Imin terkait pengakuan Musa Zainuddin


"Abdul Ghofur, guru dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HA terkait tindak pidana korupsi menerima hadiah terkait proyek di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2016," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Selain itu, KPK juga memanggil seorang saksi lainnya untuk tersangka Hong Artha, yaitu Muhamad Bushairi, karyawan swasta.

Diketahui, KPK telah memanggil Abdul Ghofur pada Selasa (28/1). Namun, yang bersangkutan tak memenuhi panggilan penyidik KPK.

"Belum diperoleh informasi," ucap Ali di gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/1).

Diketahui, Hong Artha ditetapkan sebagai tersangka pada 2 Juli 2018 lalu. Ia merupakan tersangka ke-12 dalam kasus di Kementerian PUPR tersebut.

Ia memberikan suap kepada Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary senilai Rp10,6 miliar dan juga memberikan suap kepada mantan anggota DPR RI 2014-2019 dari Fraksi PDIP Damayanti Wisnu Putranti sebesar Rp1 miliar.

Dalam kasus itu, Amran telah divonis 6 tahun penjara dan denda Rp800 juta subsider 4 bulan kurungan karena menerima Rp2,6 miliar, Rp15,525 miliar, dan 202.816 dolar Singapura.

Selain itu, Damayanti juga telah divonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti menerima 278.700 dolar Singapura dan Rp1 miliar.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Wapres nilai digelarnya CDI di Yogyakarta pilihan tepat

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar