"Kami ingin mendiskusikan apa yang menjadi program prioritas KPK terkait tata kelola SDA di Indonesia dan kami siap memberikan dukungan," kata Kaale.
Hal tersebut kemudian direspons oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang menyampaikan apresiasi sekaligus harapannya agar kerja sama tiga tahun ke depan bisa berjalan lebih baik.
"Terutama terkait praktek-praktek terbaik Norwegia dalam menjaga SDA yang dapat dibagikan kepada apgakum (aparat penegak hukum) dan kementerian/lembaga di Indonesia, seperti Kementerian Kehutanan, ESDM, dan jaksa-jaksa pada apgakum sehingga, kita bisa selamatkan SDA untuk masa depan Indonesia," kata Alexander.
Baca juga: 12 kementerian MoU pencegahan korupsi kehutanan dan SDA
Sementara itu, Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding menyatakan pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama Program Peningkatan Kapasitas dan Koordinasi Penegak Hukum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di sektor SDA.
"Pada 18 Desember 2019 telah dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara 13 kementerian/lembaga terkait program yang akan dijalankan selama 3 tahun pada 2020-2022 dengan pendanaan dari Pemerintah Norwegia," kata Ipi.
Ia menyatakan fokus program adalah untuk melatih sekitar 204 orang PPNS dan 2015 jaksa di 12 provinsi di Indonesia, mendorong koordinasi, dan kerja sama antaraparat penegak hukum dan PPNS dalam penegakan hukum kejahatan SDA.
Selanjutnya, mengembangkan dan menyebarluaskan pengetahuan penegakan hukum terkait kasus kejahatan SDA serta mendorong dan memperkuat partisipasi publik.
Menurutnya, sektor SDA merupakan salah satu sektor prioritas pemberantasan korupsi. Berbagai upaya pemberantasan korupsi baik melalui upaya penindakan maupun pencegahan telah dilakukan KPK.
"Salah satu pertimbangannya adalah bahwa permasalahan korupsi di sektor SDA tidak hanya berdampak pada keuangan negara tetapi juga berdampak luas terhadap lingkungan dan kualitas hidup masyarakat," ujar Ipi.
Dalam kunjungannya ke KPK, Vegard Kaale juga ditemani empat orang anggota delegasinya, yaitu Climate and Forest Counselor Marianne Johansen, Ministry of Climate and Environment Adviser Celine Gaasrud, Independent reviewer on Anti-Corruption Mark Pyman, dan Climate and Forest Adviser Susilo Ady Kuncoro.
Kelimanya diterima oleh tiga Wakil Ketua KPK, yaitu Alexander Marwata, Nurul Ghufron, dan Lili Pintauli Siregar.
Baca juga: KPK: banyak SDA di Indonesia diperjualbelikan dengan murah
Baca juga: KPK akan jelaskan kasus korupsi sektor SDA di Kalimantan
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2020
