Saya berharap BPS menurunkan tim yang kompetenMakassar (ANTARA) - Inspektur Utama Badan Pusat Statistik (BPS) RI Ahmad Jaelani mengatakan pihaknya bersiap mewawancarai sebanyak 10.000 ribu jiwa masyarakat Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk menyukseskan dan memaksimalkan sensus penduduk 2020.
"Mari kita bergandengan tangan untuk mencatat Indonesia. Ada 8,8 juta jiwa dan kami akan melakukan wawancara langsung tahap pertama 10.000 jiwa masyarakat Sulsel," katanya pada acara Pencanangan Sensus Penduduk Tahun 2020 di Makassar, Kamis.
Ahmad Jaelani menjelaskan, sensus penduduk yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali dilakukan dua tahap.
Tahap pertama dilakukan pada 2020 dengan dua metode. Metode pertama dilakukan secara daring (online) mulai pada Februari sampai Maret, sedangkan untuk pendataan secara manual sendiri akan dilakukan pada Juli sampai selesai.
Baca juga: Semua aparat di Sulsel diminta bantu sensus penduduk BPS
Pendataan tahap dua sendiri dijadwalkan pada 2021. Untuk jumlah pertanyaan sendiri cukup variatif. Tahap pertama diajukan 22 pertanyaan, sedangkan untuk tahap kedua 82 pertanyaan.
"Sensus penduduk dua tahap pertama di 2020 dengan 22 pertanyaan dan pada tahap kedua 82 pertanyaan, pencacahan sampel 82. Tentu data awalnya kita berdasarkan Dukcapil kemudian dilakukan wawancara langsung," jelasnya.
Lebih lanjut, Ahmad Jaelani menyampaikan, untuk masyarakat Sulsel yang ingin melakukan sensus penduduk secara daring di laman sensus.bps.go.id dimulai dari Februari sampai Maret mendatang.
Baca juga: BPS Sulsel berkolaborasi dengan Kemendagri untuk Sensus Penduduk 2020
Pada 2020 dilakukan secara berbeda, 20 Februari sampai 30 Maret melalui sarana daring laman sensus.bps.go.id.
"Pada kesempatan yang sangat baik ini, kami mohon dukungan dari pak Gubernur dan seluruh jajarannya, agar sensus penduduk bisa berjalan dengan baik di Sulawesi Selatan ini," ujarnya.
Gubernur Sulsel Prof H M Nurdin Abdullah, meminta pihak BPS Sulsel melakukan pendataan secara sistem dan riset (by sistem dan by riset). Karena data dari BPS menjadi acuan seluruh pemerintah, terutama Pemprov Sulsel sendiri.
"Kita harus betul-betul membangun sebuah sistem yang mempermudahkan bagi kita," jelas Nurdin Abdullah dalam rilis resminya, Kamis ini.
Baca juga: BPS Sulsel ingatkan masyarakat hati-hati petugas sensus gadungan
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Amir Uskara, menegaskan, agar BPS memanfaatkan anggaran Rp 4 triliun ini untuk betul-betul melakukan pendataan dan menurunkan tim berkualitas, guna mendapatkan data yang valid.
"Saya berharap BPS menurunkan tim yang kompeten. Dan saya berharap tidak melakukan pendataan asal-asalan, kita butuh data maksimal," sebutnya.
Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2020
