Tujuh daerah di Papua Barat fokus percepatan pembangunan

Tujuh daerah di Papua Barat fokus percepatan pembangunan

Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Pedesaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Bappenas Felix Wanggai (tengah) menyapa Kepala Biro Administrasi Otsus Setda Papua Barat Abner Singgir pada perayaan HUT Pekabaran Injil di Pulau Mansinam, Manokwari, Kamis (5/2/2020). ANTARA/Toyiban

Kita juga melakukan pendekatan dari sisi sektor dan komoditas unggulan yang dimiliki setiap daerah, baik itu sektor pangan, jasa, pertanian, pariwisata, dan lain sebagainya
Papua Barat (ANTARA) - Pemerintah pusat menempatkan tujuh daerah tertinggal di Papua Barat sebagai fokus program percepatan pembangunan selama lima tahun ke depan.

Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Pedesaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Bappenas Felix Wanggai di Manokwari, Kamis, mengutarakan arah baru percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat sudah masuk dalam Rencana Program Jangka Menengah Nasional atau RPJMN Tahun 2020-2024

Sebanyak tujuh daerah tertinggal di Papua Barat itu, yakni Kabupaten Teluk Wondama, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Tambrauw, Maybrat, Sorong Selatan, dan Kaimana.

"Kemudian, kebijakan percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat akan dilaksanakan dengan berbasis wilayah adat, zona ekologi, serta klaster-klaster ekonomi wilayah," ucap dia.

Baca juga: Billy Mambrasar dorong pemuda gereja geluti interpreneurship

Pemerintah pusat, lanjut Felix, akan menerapkan pola pembangunan terpadu terhadap daerah-daerah tertinggal tersebut agar tumbuh bersama daerah lain.

Konektivitas jalur transportasi antardaerah pun, kata dia, menjadi poin penting yang diperhatikan Bappenas dan kementerian serta lembaga lain dalam membangun tanah Papua.

"Kita juga melakukan pendekatan dari sisi sektor dan komoditas unggulan yang dimiliki setiap daerah, baik itu sektor pangan, jasa, pertanian, pariwisata, dan lain sebagainya," kata Wanggai.

Untuk konektivitas transportasi pada lima tahun ke depan akan di dorong di daerah selatan Papua Barat, meliputi Kabupaten Fakfak, Kaimana, Teluk Bintuni, termasuk Kabupaten Teluk Wondama yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Nabire, Provinsi Papua.

Dia menjelaskan intervensi akan dilakukan dari hulu hingga hilir. Regulasi hingga penyiapan sumber daya manusia (SDM) di daerah akan dilakukan, termasuk mendorong investasi.

"Di tahun 2020 sudah akan dimulai, arah baru percepatan pembangunan ini diharapkan bisa mendorong agar masalah-masalah, seperti kemiskinan, kesenjangan ekonomi bisa ditekan lebih maksimal," kata dia.

Baca juga: Usul pembangunan Jembatan Pulau Mansinam-Papua Barat disambut Bappenas
Baca juga: Rata-rata dana desa di Papua Barat sebesar Rp900 juta

Pewarta: Toyiban
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Cegah COVID-19 PN Sorong gelar sidang secara daring

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar