LPSK apresiasi pengadilan kabulkan kompensasi korban terorisme Sibolga

LPSK apresiasi pengadilan kabulkan kompensasi korban terorisme Sibolga

Dokumentasi - Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Wali Kota Sibolga M Syarfi Hutauruk (kedua kanan) menyerahkan bantuan kepada warga yang rumahnya rusak terkena dampak aksi bom bunuh diri yang dilakukan Solimah istri terduga teroris Husain alias Abu Hamzah, di Kecamatan Sibolga Sambas, Sibolga, Sumatera Utara, Minggu (17/3/2019). Presiden menyerahkan bantuan senilai Rp1.451.000.000 kepada warga yang rumahnya terkena dampak bom bunuh diri yang dilakukan Solimah pada Rabu (13/3) dini hari saat upaya penangkapan oleh Densus 88. (Antara Sumut / Irsan )

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengapresiasi putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengabulkan kompensasi untuk 152 orang yang menjadi korban peristiwa terorisme Sibolga, Sumatera Utara, pada Maret 2019 dengan nominal mencapai Rp1.795.710.008 yang diputus pada Rabu (5/2).

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias, dalam rilisnya, menyatakan komponen kompensasi untuk korban terorisme Sibolga memiliki tipikal yang berbeda dengan kasus terorisme yang biasa terjadi.

Baca juga: Masyarakat dan keluarga korban peringati 17 tahun tragedi bom Bali

Kali ini, katanya, kompensasi lebih banyak menyasar pada penggantian kerusakan atau kehilangan harta benda yang dialami korban peristiwa terorisme, misalnya kerusakan/kehilangan bangunan fisik berupa rumah tinggal pribadi, kontrakan, warung sembako ataupun peralatan rumah tangga serta barang-barang elektronik.

Selain itu, kompensasi akan digunakan untuk mengganti biaya hidup korban selama mengungsi, korban kehilangan mata pencaharian serta korban mengalami luka-luka akibat peristiwa tersebut.

"Meskipun pada awalnya kami menemukan kendala dalam mendata dan menghitung kerugian korban yang berjumlah 150-an tersebut, namun akhirnya kami berhasil menentukan besaran kompensasi," kata Susi.

Baca juga: Mahfud tidak setuju pemulangan 660 WNI bekas anggota ISIS

Dia mengatakan bahwa peristiwa Sibolga merupakan kiprah perdana Tim Penilai Ganti Rugi Korban Tindak Pidana yang dibentuk secara khusus oleh LPSK untuk menghitung kerugian korban tindak pidana, termasuk terorisme.

"Untuk kasus ini, proses penghitungannya, Tim LPSK dibantu oleh Dinas PU dan Tata Ruang Kota Sibolga," kata Susi.

Dia mengungkapkan bahwa jumlah kompensasi yang diputuskan sesuai dengan perhitungan LPSK melalui tuntutan Jaksa.

Hal ini, lanjutnya, deretan keberhasilan para korban tindak pidana terorisme untuk mendapatkan haknya berupa kompensasi atau ganti rugi dari negara.

"Putusan ini menandakan semakin banyak hakim yang sudah memahami tugas dan fungsi LPSK sebagai lembaga yang diperintahkan undang-undang untuk memfasilitasi penilaian kompensasi bagi korban terorisme," katanya.

Baca juga: Pengamat: ISIS sudah tak punya hak tinggal di Indonesia

Susi juga mengapresiasi putusan ini karena majelis hakim tetap membuka ruang menambah jumlah korban untuk mengajukan kompensasi, meskipun kasusnya sudah masuk dalam tahap persidangan.

"Pada saat persidangan, hakim menanyakan apakah masih ada korban yang belum masuk daftar kompensasi. Kebetulan ada satu korban belum masuk, lalu kami diizinkan untuk menambah saat itu juga, yang tentunya dia sudah dinyatakan sebagai korban terorisme peristiwa Sibolga oleh Polri," kata Susi.

Setelah keluarnya putusan kompensasi serta mendapatkan salinan, LPSK akan segera memproses kompensasi agar segera cair, supaya tidak berlama-lama sampai kepada korban.

Majelis Hakim memutus bersalah enam terdakwa atas nama Rinto Sugiarto, Asmar Husin, Azmil Khiar Simanjuntak, Heryanto Chaniago, Zulkarnaen Panggabean dan Rosliana. Mereka dijatuhi vonis 6 tahun penjara sampai dengan seumur hidup.

Baca juga: Akademisi sebut pemulangan anggota ISIS dapat menjadi bom waktu

Baca juga: LPSK sebut penyaluran kompensasi korban terorisme capai Rp4,2 miliar

Pewarta: Joko Susilo
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Pemerintah serahkan bantuan untuk 4 korban tindak pidana terorisme

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar