"Kami membentuk satu tim untuk memfinalisasi masalah persiapan ibu kota baru," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan usai mengikuti rapat koordinasi ibu kota negara di Jakarta, Jumat.
Luhut menjelaskan tim yang diketuai oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas ini akan mengelola semua data dari pemangku kepentingan terkait rencana penetapan lokasi ibu kota negara.
Baca juga: Menpan-RB: Seluruh ASN pusat wajib mau ke Ibu kota baru
"Semua data sudah banyak, jadi jangan jadi terlalu banyak sumber, biar satu," kata Luhut.
Meski demikian, ia belum menjelaskan secara teknis tugas dari tim tersebut termasuk pembahasan soal pembiayaan pemindahan ibu kota negara dari sektor swasta.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil menambahkan saat ini penyiapan lahan ibu kota negara telah disiapkan dalam tiga tahapan.
Tahap pertama lahan yang direncanakan masuk ke kawasan ibu kota mencapai 256 ribu hektare dan sisanya 400 ribu hektare di tahap kedua dan ketiga.
Baca juga: Menteri PPN: Jakarta akan tetap menjadi daerah khusus
"Intinya sebagian besar adalah tanah negara bekas hutan, itu tidak ada masalah. Kalau tanah masyarakat nanti kita akan lihat," katanya.
Ia mengatakan pembebasan lahan yang bukan milik pemerintah akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
"Jadi misalnya di tempat tertentu di jalan raya ada tanah masyarakat yang bukan tanah negara, nanti itu barangkali akan dipindahkan ke tempat lain," kata Sofyan.
Ikut hadir dalam rapat koordinasi tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.
Pewarta: Satyagraha
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2020
