Menurut keterangan resmi dari PTRI New York, Selasa, surat dari pemerintah Indonesia itu diserahkan melalui Pimpinan Kabinet Viyay Nambiar, sebelum kemudian Wakil Tetap RI bertemu langsung dengan Sekjen PBB.
"Pada kesempatan tersebut, kami tegaskan kembali keprihatinan Indonesia yang mendalam atas situasi yang sangat mengkhawatirkan di Jalur Gaza serta sikap Indonesia yang mengutuk penggunaan kekerasan yang berlebihan dan tidak seimbang oleh Israel yang telah menimbulkan ratusan korban dan cedera di kalangan warga sipil di Jalur Gaza," kata Marty.
Indonesia, lanjut dia, juga menyampaikan bahwa jika Israel tetap tidak mengindahkan seruan Dewan Keamanan PBB, maka perlu dilakukan langkah lebih lanjut untuk memastikan kepatuhan Israel.
Disamping itu, Indonesia juga terus berkoordinasi dengan Libya selaku anggota tidak tetap DK PBB yang mewakili kelompok Arab, dalam rangka tindak lanjut perhatian DK PBB terhadap situasi di Jalur Gaza.
Sementara pada 27-28 Desember waktu New York, DK PBB telah menyelenggarakan pertemuan darurat membahas situasi di Jalur Gaza. Indonesia pada kesempatan itu telah menyerukan agar DK PBB tidak berdiam diri dan mendesak Israel segera menghentikan aksi militernya.
DK PBB selanjutnya telah menyepakati sebuah keputusan DK berupa pernyataan pers terkait situasi di Jalur Gaza yang intinya menyerukan segera dihentikannya tindak kekerasan dan seluruh kegiatan militer.
Di sela-sela pertemuan tersebut, atas permintaan delegasi Palesina, Kaukus Gerakan NonBlok (GNB) di DK PBB dibawah koordinasi Indonesia juga telah mengadakan pertemuan guna menyamakan pandangan anggota Kaukus GNB.
(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2008
