Target program reforma agraria mencapai 12,5 juta hektare

Target program reforma agraria mencapai 12,5 juta hektare

Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil saat meninjau pembangunan sarana dan prasarana sekaligus meletakan batu pertama Pondok Pesantren Assalam di Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat, (7/2/2020). (Antara/Aditya Rohman)

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Pemerintah pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) menargetkan program reforma agraria yang dilaksanakan di seluruh Indonesia mencapai 12,5 juta hektare.

"Untuk saat ini program tersebut sudah berjalan dan lahan yang mendapatkan program itu seluas 2 juta hektare serta sudah dibagikan kepada masyarakat yang dilengkapi dengan sertifikat tanah hak milik," kata Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil di Sukabumi, Jumat.

Menurutnya, program reforma agraria khususnya di Pulau Jawa masih terkendala masalah yakni jumlah warganya yang banyak, tetapi tidak sebanding dengan bidang atau luas tanah. Berbeda dengan di luar Pulau Jawa, banyak tanah, namun tidak banyak orang.

Baca juga: Legislator dorong reforma agraria untuk tekan konflik pertanahan

Maka dari itu, program reforma agraria ini mayoritas dilakukan di luar Jawa, walaupun ada luas lahan yang dibagikan kepada masyarakat terbatas seperti untuk warga Kabupaten Sukabumi pada tahun ini hanya sekitar 310 hektare untuk 1.200 warga.

Namun demikian, program reforma agraria ini sangat ambisius baik dalam bentuk redistribusi tanah maupun memberikan akses bagi kehutanan sosial. Tanah yang diberikan akses tersebut baik untuk warga adat maupun kelompok masyarakat lainnya.

"Dengan kondisi tanah di Jawa yang semakin sempit praktis program ini banyak dilakukan di luar Jawa seperti Kalimantan, Sumatera, Papua dan lainnya baik direstribusi langsung maupun diberikan akses kepada masyarakat," tambahnya.

Baca juga: Komisi II DPR minta Kementerian ATR/BPN selesaikan reforma agraria

Sofyan mengatakan program reforma agraria yang diluncurkan Presiden RI Joko Widodo ini untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, seperti pemanfaatan hutan. Pemerintah akan memberikan akses pengelolaannya untuk warga agar bisa dijadikan hutan wisata.

Di sisi lain, langkah pemerintah memberikan sertifikat ini agar ada kepastian hukum dan antisipasi terjadinya gugat menggugat, seperti pada 2019 ada 11,2 juta bidang yang sudah didaftarkan dan tahun ini kemungkinan di angka yang sama, tetapi dalam praktiknya bisa lebih banyak. 

Pewarta: Aditia Aulia Rohman
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Menteri ATR/Kepala BPN serahkan 1.200 sertifikat tanah di Sukabumi

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar