"Kami siap memberikan konsultasi hukum dengan dasar kemanusiaan karena konsumen dan PT Tjitajam sama-sama jadi korban,” kata kuasa hukum PT Tjitajam Reynold Thonak, Sabtu (8/2).
Pasalnya, berdasar putusan Mahkamah Agung RI No : 2682 K/PDT/2019 yang sudah inkrah pada 4 Oktober 2019, lahan seluas 50 hektare yang saat ini dijadikan perumahan subsidi GCC itu dimiliki oleh PT Tjitajam, sedangkan PT Green Construction City sebagai pengembang kawasan itu dianggap menyerobot lahan.
Menurut Reynold, pihaknya pada bulan Desember lalu sudah meminta BPN Kabupaten Bogor untuk menerbitkan sertifikat sebab putusan hukum sudah menegaskan kepemilikan lahan.
"Sertifikat ini untuk memberikan kepastian," katanya menegaskan.
Baca juga: Kantor Staf Presiden terima laporan 780 kasus sengketa tanah
Baca juga: Kementerian ATR deteksi 60 kasus mafia tanah sepanjang 2019
Baca juga: Menteri Agraria sebut mafia tanah hambat investasi Lotte Rp50 triliun
Untuk itu, kata dia, BPN sebaiknya segera menerbitkan sertifikat tanah atas nama PT Tjitajam sebagai pemilik yang sah. Penerbitan sertifikat itu sebenarnya sudah diperintahkan pengadilan sesuai dengan putusan hukum final dalam kasus ini.
Reynold menyebutkan ada dua langkah hukum yang bisa ditempuh oleh para konsumen GCC. Konsumen yang mengambil kredit melalui BTN, bisa mengajukan gugatan perdata dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Dalam hal ini, BTN digugat sebagai pihak yang memfasilitasi pembiayaan atas kegiatan yang tidak sah.
Adapun konsumen yang langsung transaksi dengan pengembang, lanjut Reynold, bisa melalui mekanisme kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).
Pewarta: M. Fikri Setiawan
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2020
