"Setelah diusulkan 15 anggota DPRD Sumbar dan tiga fraksi hingga saat ini belum diagendakan dalam rapat badan musyawarah untuk menjadwalkan rapat paripurna internal," kata Supardi, di Padang, Sabtu.
Padang, (ANTARA) - Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar) Supardi mengatakan proses penggunaan hak interpelasi kepada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno terkait perjalanan dinas luar negeri dan persoalan BUMD masih panjang.

"Setelah diusulkan 15 anggota DPRD Sumbar dan tiga fraksi hingga saat ini belum diagendakan dalam rapat badan musyawarah untuk menjadwalkan rapat paripurna internal," kata Supardi, di Padang, Sabtu.
Baca juga: Tiga fraksi DPRD Sumbar usulkan hak interpelasi kepada gubernur

Ia mengatakan sejak diusulkan, pihaknya sudah melakukan rapat pimpinan untuk membahas itu. Setelah itu, saat ini Sekwan sedang melakukan verifikasi seluruh bahan-bahan yang dimasukkan ke DPRD setempat.

"Kalau sudah lengkap nanti akan dibawa ke rapat pimpinan diperluas," kata dia lagi.

Dia mengatakan akan ada rapat lanjutan membahas persoalan ini melalui rapat pimpinan diperluas pada Senin (10/2), dan apabila sudah disetujui maka baru diagendakan di bamus.
Baca juga: PKS persilakan Gerindra interpelasi perjalanan dinas Gubernur Sumbar

Ia mengatakan tidak ada target waktu untuk menyelesaikan rencana interpelasi, namun akan dilaksanakan secepatnya jika semua proses sudah lengkap.

Sebelumnya, tiga fraksi DPRD Sumbar mengusulkan hak interpelasi kepada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno terkait perjalanan luar negeri dan persoalan badan usaha milik daerah (BUMD) yang disampaikan kepada Ketua DPRD Sumbar.

Ketua Fraksi Gerindra Hidayat mengatakan dalam melakukan pengusulan ada tiga fraksi yakni Gerindra, Demokrat, dan Golkar.

"Secara lisan kita juga telah menghubungi Indra dt Rajo Lelo agar Fraksi PAN ikut dan secara lisan dirinya sudah setuju," kata dia pula.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2020