Komisi VI DPR minta BUMN jasa pelabuhan tingkatkan kinerja

Komisi VI DPR minta BUMN jasa pelabuhan tingkatkan kinerja

Situasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan PT Djakarta Lloyd (Persero). (ANTARA/ Sella Panduarsa Gareta)

Komisi VI juga meminta untuk Pelindo memerhatikan aspek dwelling time agar dapat mempermudah proses ekspor dibandingkan proses impor
Jakarta (ANTARA) - Komisi VI DPR meminta perseroan jasa pelabuhan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan PT Djakarta Lloyd (Persero).

Komisi VI DPR meminta PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I hingga IV untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan mengembangkan jasa pelabuhan antara lain peningkatan sistem jaringan dan layanan transportasi yang terintegrasi secara intermoda yang terkoneksi ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Komisi VI juga meminta untuk Pelindo memerhatikan aspek dwelling time agar dapat mempermudah proses ekspor dibandingkan proses impor,” kata Wakil Ketua Komisi VI Gde Sumarjaya Linggih yang memimpin Rapat Dengar Pendapat di Jakarta, Senin.

Kemudian, Pelindo juga diminta untuk mengimplementasikan digitalisasi industri 4.0 dalam rangka mendukung pelayanan bisnis terbaik, serta melakukan deregulasi sistem ekspor impor yang terkait dengan kemudahan pelayanan jasa kepelabuhanan.

Selain itu, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) diminta terus menyediakan infrastruktur pelabuhan dan penyebrangan yang andal, terintegrasi untuk mendukung konektivitas, logistik, dan pariwisata, serta mengimplementasikan digitalisasi Industri 4.0 dalam rangka mendukung pelayanan bisnis yang terbaik.

Sedangkan, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) diminta menjaga aksesibilitas dan konektivitas layanan transportasi laut antar pulau, terutama untuk daerah terpencil, tertinggal, terluar, dan perbatasan (T3P).

Untuk Djakarta Lloyd (Persero), Gde Sumarjaya mengatakan bahwa Komisi VI mendorong perusahaan untuk meningkatkan kerja sama dan sinergi pengelolaan shipping line dan logistic service dalam rangka meningkatkan topline usaha melalui sinergitas BUMN dan swasta.

“Djakarta Lloyd juga diminta merestrukturisasi modal dalam rangka menghilangkan akumulasi kerugian masa lalu, serta mengimplementasikan digitalisasi Industri 4.0,” ujar Gde Sumarjaya.

Baca juga: Pelindo IV bidik kerja sama ekspor dan pariwisata dengan Selayar
Baca juga: Pelindo I tingkatkan kewaspadaan corona di pelabuhan internasional


Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2020

RS PHC Surabaya siagakan penanganan pasien COVID-19

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar