MFP4: SVLK bisa berkontribusi dalam pengurangan deforestasi

MFP4: SVLK bisa berkontribusi dalam pengurangan deforestasi

Governence and Policy Manager Multi-stakeholder Forestry Programme Fase 4 (MFP4) Iwan Wibisono (kiri) dalam diskusi di Jakarta Pusat, Selasa. (Foto : ANTARA/Prisca Triferna).

SLVK sebetulnya bisa menjadi alat kontrol untuk mencegah hal-hal yang tidak direncanakan terjadi,
Jakarta (ANTARA) - Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dapat berperan dalam pengurangan deforestasi yang terjadi di Indonesia dengan proses penebangan dipastikan terencana dan berkelanjutan, kata Governence and Policy Manager Multi-stakeholder Forestry Programme Fase 4 (MFP4) Iwan Wibisono.

"Kontribusinya adalah kalau kita bisa misalnya jelas bahwa kayu yang dihasilkan dari hutan yang dikelola secara legal dan mengikuti peraturan pemerintah, semua tentu tidak akan melakukan aktivitas illegal logging. Semua proses penebangan berdasarkan rencana yang disetujui oleh pemerintah," jelas Iwan dalam diskusi tentang SVLK yang dilakukan di Jakarta Pusat pada Selasa.

MFP4 adalah program hasil kerja sama antara pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Departemen Pembangunan Internasional Inggris (DFID) untuk memperkuat tata kelola hutan dan reformasi pasar demi mengurangi penggunaan sumber daya hutan secara ilegal.

Baca juga: Deforestasi berperan dalam peningkatan zoonosis

Program tersebut mendukung usaha pengurangan perambahan hutan ilegal dengan menggunakan sistem SLVK yang digagas oleh Indonesia. Hal itu sejalan dengan program beberapa negara di dunia untuk membeli produk kayu legal dan berkelanjutan, bukan produk ilegal.

Dalam konteks deforestasi, tambah Iwan SLVK dapat berperan untuk mengawasi proses produksi untuk mengidentifikasi hal-hal tidak terencana dalam proses pemanfaatan kayu baik yang dilakukan di konsesi dan lahan milik rakyat.

"SLVK sebetulnya bisa menjadi alat kontrol untuk mencegah hal-hal yang tidak direncanakan terjadi. Dengan SLVK dengan barcode akan diketahui kayu tersebut diambil dari blok hutan apa dan jenis kayunya dan perusahaannya," terang Iwan.

Setiap perusahaan yang sudah memiliki sertifikat masuk dalam sistem perencanaan bahan baku, dari situ dapat diawasi apakah produksi yang direncanakan sudah sesuai atau perusahaan berlebih menghasilkan produksi di luar yang direncanakan.

Baca juga: Indonesia didesak ikuti langkah Malaysia buka data lahan kelapa sawit

Tidak akan ada penebangan di luar blok penebangan yang sudah disetujui melalui izin yang dikeluarkan oleh pemerintah dan proses penebangan dilaporkan, jelas Iwan terutama di hutan-hutan produksi. Sehingga SLVK, jika dijalankan dengan baik, bisa menjadi peringatan dini jika terjadi perambahan hutan ilegal

Sejauh ini, Uni Eropa (UE) sudah mengharuskan produk-produk kayu yang diekspor ke blok negara-negara itu memiliki sertifikat seperti SLVK. China, sebagai salah satu pengimpor terbesar kayu Indonesia, juga baru saja mengamandemen aturan kehutanan dengan memasukkan larangan untuk membeli dan memproses kayu dari sumber ilegal.

Menurut Iwan adanya SVLK menjadi penting karena China menyumbang 28 persen dari total ekspor produk kayu Indonesia.

Baca juga: Greenpeace: Indonesia salah satu wilayah dengan hutan hujan tersisa

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Hendra Agusta
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar