air tanah tidak begitu memungkinkan, begitu juga air permukaanJakarta (ANTARA) - Pakar hingga aktivis lingkungan menyarankan pemerintah untuk mempersiapkan skenario terburuk saat membahas hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur.
Dosen Pascasarjana Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Dr. KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara dalam Dialog Nasional VI Ibu Kota Negara Menuju Ibu Kota Negara Lestari yang Berkelanjutan di Bappenas, Jakarta, Selasa, mengatakan harus ada feasibility study (FS) lebih detil soal air, tidak hanya untuk kehidupan tapi misalnya juga untuk kebutuhan energi.
Ibu Kota Negara (IKN), kata dia, merupakan simbol negara yang harus disiapkan lebih bagus dari Jakarta sehingga harus ada skenario paling ekstrem untuk persoalan ketersediaan air.
“Apakah perlu desalinasi air laut, mengingat air tanah tidak begitu memungkinkan, begitu juga air permukaan. Kalau tidak ada air beneran bagaimana?” ujar dia.
Baca juga: Kepala Bappenas: Fungsi hutan dikembalikan di Ibu Kota Negara baru
Baca juga: Tata ruang Ibu Kota Negara harus menguatkan fungsi hutan
Sedangkan terkait energi, Bagas justru mengatakan opsi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) mau tidak mau harus dipikirkan, apalagi penggunaan PLTU dengan batu bara tidak bisa digunakan karena Indonesia terikat dengan Paris Agreement.
“Kalau tidak ada angin bagaimana? Mau pakai hidro tapi katanya air tidak begitu banyak. Bagaimanapun ketersediaan listrik harus besar, tidak mungkin Ibu Kota Negara mati lampu seminggu dua kali,” ujar Bagas.
Kepala Departemen Advokasi Eksekutif Nasional Walhi Zenzi Suhadi mengatakan ada 109 lubang tambang di lokasi Ibu Kota Negara. “Skenario pemerintah seperti apa menyelesaikannya?”
Ia mengatakan jangan sampai justru menutupnya, malah membebani IKN atau justru daerah lain di luar Kalimantan Timur terdampak karena ada permintaan land swap.
Baca juga: Pemerintah siapkan pembangunan penunjang Kalsel gerbang IKN
Baca juga: Menteri PPN: Pusat akan kelola pemerintahan di IKN
Baca juga: Undang-undang IKN sudah masuk Prolegnas
Sementara itu, Guru Besar Institut Pertanian Bogor Prof Bambang Hero Saharjo mengatakan pemerintah perlu mempersiapkan skenario terburuk berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dapat membawa bencana asap untuk IKN.
“Saya turun ke lapangan di Kutai Kertanegara terkait karhutla. Sudah bisa diprediksi untuk karhutla, maka perlu ada manajemen dalam kondisi ekstrem seperti apa sehingga bisa diatasi,” ujar dia.
Karhutla di Australia yang terjadi sejak Juli 2019 hingga saat ini harus menjadi pelajaran juga untuk Indonesia, terlebih api merambah hingga mendekati Ibu Kota Negara Canberra. Sementara emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sampai mencapai 1,2 miliar ton setara karbondioksida.
Baca juga: Pemindahan ibu kota negara, langkah menuju daerah khusus perekonomian
Baca juga: Teras Narang: Target pemindahan IKN 2024 lumayan ambisius
Baca juga: Pembangunan infrastruktur di ibu kota baru diminta dipercepat
Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2020
