Selama ini untuk pemetaan laut masih kurang lengkap dan banyak versinya
Jakarta (ANTARA) - Tujuh kementerian dan lembaga menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk menyusun serta membuat pemetaan laut Indonesia yang akurat dan terpusat.

"Selama ini untuk pemetaan laut masih kurang lengkap dan banyak versinya, maka kami sepakati untuk membuat satu versi yang lengkap," kata Plt Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Rabu.

Tujuh lembaga dan kementerian itu adalah Kemenko Maritim dan Investasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pushidros TNI-AL, Kementerian Pariwisata, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Baca juga: Pemprov Sumsel lakukan pemetaan geospasial untuk ukur luas sawah

Dengan adanya peta laut yang terintegrasi maka penanganan serta pengawasan kelautan lebih mudah dan akurat dalam mengantisipasi permasalahan.

Selain itu, jika ada kendala mengenai kelautan maka pihak serta alur penanganannya akan lebih jelas untuk dilakukan.

Baca juga: KLHK akan lakukan pemetaan tanah di kawasan rehabilitasi

"Dulu kan sempat ada kapal yang jangkarnya merusak terumbu karang di Raja Ampat, kemudian ada masalah pipa minyak bocor karena kena kapal dan sebagainya, nantinya penanganan akan lebih mudah untuk dilakukan," katanya.

Selanjutnya, akan ada penyesuaian data dari masing-masing lembaga untuk bertukar informasi dalam pengolahan integrasi data kelautan.

Baca juga: Ditjen Migas Kementerian ESDM siapkan kapal canggih pemetaan laut

Pewarta: Afut Syafril Nursyirwan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2020