Menperin dukung revisi UU Minerba, percepat hilirisasi industri

Menperin dukung revisi UU Minerba, percepat hilirisasi industri

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. (ANTARA/ Biro Humas Kementerian Perindustrian)

kami sangat mendukung upaya dari revisi UU minerba ini. Sebab, akan mengakselerasi langkah hilirisasi itu sendiri
Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mendorong hilirisasi industri, salah satunya dengan melakukan revisi Undang-undang Mineral dan Batu Bara (Minerba) untuk mengoptimalkan bahan baku mineral yang ada di dalam negeri, sehingga mampu memberikan dampak yang luas bagi perekonomian nasional.

“Kami akan senantiasa mengoptimalkan peningkatan nilai tambah bahan baku dalam negeri, supaya bisa dimanfaatkan sebanyak-banyaknya di Indonesia dan bisa dinikmati oleh masyarakat,” kata Menperin Agus Gumiwang lewat keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut Menperin, guna memacu hilirisasi industri perlu adanya aturan mengenai pemberian izin yang berkaitan dengan pertambangan dan proses produksi.

“Kemenperin dan Kementerian ESDM sudah sepakat bahwa kalau ada investor atau perusahaan yang berdiri sendiri, kemudian melakukan kegiatan smelting, maka dia akan menggunakan Izin Usaha Industri (IUI),” jelasnya.

Sedangkan, bagi perusahaan smelter yang lokasinya sudah terintegrasi dengan lahan pertambangannya menggunakan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Baca juga: BKPM bangun komunikasi percepat realisasi investasi smelter

“Oleh karena itu, kami sangat mendukung upaya dari revisi UU Minerba ini. Sebab, akan mengakselerasi langkah hilirisasi itu sendiri,” tegasnya.

Dalam hasil raker hari ini, DPR dan pemerintah akhirnya mengesahkan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-undang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba). Ketua dan anggota Panja terdiri atas 26 orang perwakilan DPR dan 60 orang perwakilan pemerintah.

Panja tersebut, nantinya membahas mengenai Daftar Isian Masalah (DIM) dari RUU Minerba yang sudah dibuat oleh pemerintah. DPR menargetkan kerja Panja ini selesai pada Agustus tahun 2020.

Sebelumnya, Menperin menegaskan hilirisasi perlu ditopang dengan penggunaan teknologi baru, termasuk penerapan era industri 4.0 untuk menggenjot produktivitas secara lebih efisien.

“Kita semua punya pandangan yang sama mengenai pentingnya inovasi. Pandangan hilirisasi harus didorong di Indonesia. Ini menjadi salah satu program utama dari pemerintah,” tuturnya.

Lebih lanjut, dengan tekad pemerintah tersebut, sejumlah industri besar skala global sudah ada yang berminat masuk dan membuka kegiatan produksi serta risetnya di Indonesia.
“Sejalan hal itu, pemerintah sedang mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kegiatan litbang untuk inovasi. Itu menjadi keunggulan komparatif Indonesia dibanding negara lain,” kata Menperin.

Baca juga: Hilirisasi industri mampu jaga kekuatan ekonomi nasional
 

Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Presiden cermati hilirisasi Industri mineralĀ 

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar