Anies tolak undangan deklarasi For President 2024

Anies tolak undangan deklarasi For President 2024

Ketua Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI) DKI Jakarta Raya Syarief Hidayatulloh (tengah) di Jakarta, Minggu (16/2/2020). (ANTARA/Devi Nindy)

Ketua GPMI bersikeras kalau isi undangan deklarasi masih sesuai dengan konteks acara, yang diharapkannya untuk mengawal kinerja Anies dan Presiden Joko Widodo hingga masa jabatan usai
Jakarta (ANTARA) - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menolak undangan dari acara sebuah organisasi masyarakat untuk mendeklarasikan dirinya maju menjadi calon presiden 2024

Acara tersebut diprakarsai Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI) dalam acara "Anies For President 2024."

"Pak Anies belum mau, karena urus Jakarta Raya, dan saya denger langsung bertemu gubernur, saya langsung kontak beliau dan bicara di Hotel Bidakara di pernikahan anak Haji Lulung," ujar Ketua GPMI DKI Jakarta Raya Syarief Hidayatulloh di Jakarta, Minggu.

Syarief bersikeras isi undangan deklarasi yang dia gelar, masih sesuai dengan konteks acara, yang diharapkannya untuk mengawal kinerja Anies dan Presiden Joko Widodo hingga masa jabatan usai.

Padahal, acara yang digelar secara resmi pada saat itu adalah pelantikan dan peresmian sekretariat Brigade GPMI yang terletak di Jalan Inspeksi Kali Mookevat, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat.

Namun saat meresmikan bangunan sekretariat GPMI, Syarief menyebut bangunan tersebut ditujukan untuk mengantar Anies menjadi presiden.

Baca juga: Menyongsong Formula E di Monas

Baca juga: Jakarta diminta bersiap jadi tuan rumah Olimpiade 2032

Baca juga: Sekda akui ada kesalahan penulisan terkait rekomendasi TACB


"Kita mengantarkan tempat berzikir ini, untuk mengantarkan Anies menjadi presiden," ujar dia.

Sementara itu, Syarief mengatakan perkumpulan kali ini sebagai persiapan membangun dukungan massa untuk Anies, yang disebutnya sebagai daulat rakyat.

Pada sambutannya, ia mengaku tidak akan menggelar deklarasi menjadikan Anies sebagai presiden.

Syarief juga sempat menyinggung soal undang-undang. Tanpa menyebutkan rinci undang-undangnya, ia menganggap deklarasi sebelum pemilu dapat menyeret Anies ke dalam isu pemecatan.

"Jadi enggak boleh ada deklarasi pejabat, enggak boleh saya tahu, ini bisa dicopot Pak Anies nanti karena ada undang-undangnya," ujar Syarief.

Namun nantinya, dukungan GPMI secara resmi untuk deklarasi dukungan Anies menjadi calon presiden 2024 akan digelar di lokasi berbeda.


 

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Gubernur Anies imbau perantau di DKI tak pulang kampung

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar