Tidak ada kata kompromi untuk para pelaku illegal fishing di wilayah pengelolaan perikanan Republik IndonesiaJakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serius dalam menangani aktivitas kapal pelaku pencurian ikan yang terjadi di perairan Indonesia.
"Tidak ada kata kompromi untuk para pelaku illegal fishing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia," kata Edhy Prabowo dalam siaran pers KKP yang diterima di Jakarta, Senin.
Menurut Edhy, tugas yang dihadapi tidaklah ringan tetapi dirinya sangat percaya dengan kemampuan dan semangat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk menjaga laut.
Selain itu, ujar dia, tugas KKP adalah melakukan pembinaan terhadap nelayan di kawasan Nusantara.
Baca juga: Guinea Bissau ingin belajar sistem pemantauan kapal perikanan ke RI
"Ajari mereka bagaimana menjadi pelaut yang benar. Ajari mereka mengelola laut dengan baik. Jadilah prajurit yang disegani oleh pencuri asing tapi kita dihormati oleh nelayan kita sendiri," ucapnya.
Lebih lanjut Edhy juga menjelaskan bahwa penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan salah satu hal yang menjadi fokus perhatiannya.
Menteri Kelautan dan Perikanan RI menuturkan bahwa beberapa kebijakan penguatan tersebut telah diambil.
"Tahun ini KKP akan menambah dua Kapal Pengawas Perikanan baru untuk memperkuat pengawasan di Laut Natuna Utara dan Selat Malaka," katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa hari operasi juga akan ditambah dari yang semula 85 hari di tahun 2019 menjadi 150 hari di tahun 2020.
Edhy menjelaskan bahwa semua kebijakan itu diambil sebagai perwujudan komitmennya untuk semakin memperkuat upaya pemberantasan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia.
Baca juga: KKP diminta perkuat sumber daya manusia cegah pencurian ikan
Selain itu, Edhy juga menekankan pentingnya koordinasi dan kerja sama antar aparat penegak hukum dalam pemberantasan pencurian ikan di Indonesia.
“Pemberantasan illegal fishing merupakan tugas berat yang tentu tidak bisa dilakukan oleh KKP sendirian. Tentu saja di lapangan kita bahu membahu dengan TNI AL, TNI AU, Pol Air, dan Bakamla," ucapnya.
Edhy juga menekankan bahwa hal tersebut penting agar tercipta iklim usaha kelautan dan perikanan yang kondusif, sehingga sektor kelautan dan perikanan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional.
Terkait langkah konkret pembinaan kepada nelayan dan masyarakat kelautan dan perikanan, KKP dan Polri telah menandatangani Adendum Nota Kesepahaman yang salah satu ruang lingkupnya menekankan pentingnya pemberantasan mafia pencurian ikan dan destructive fishing serta pembinaan dan penyadartahuan kepada nelayan dan masyarakat kelautan dan perikanan.
"Saya ingin menegakkan hukum terhadap pelaku illegal fishing dan destructive fishing tepat sasaran agar nelayan kecil sejahtera," ujar Edhy.
Baca juga: KKP harap Satgas 115 dilanjutkan cegah pencurian sumber daya laut
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2020
