Menteri KKP dorong penguatan pelayanan perikanan berbasis teknologi

Menteri KKP dorong penguatan pelayanan perikanan berbasis teknologi

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kanan). ANTARA/HO-KKP

Layanan ini sejalan dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat atas layanan sertifikasi yang dapat mengakomodir kebutuhan transaksi perdagangan melalui e-commerce atau marketplace
Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo mendorong penguatan pelayanan perikanan dengan menggunakan teknologi berbasis seluler seperti peluncuran platform layanan sertifikasi karantina ikan yang berbasis android.

"Layanan ini sejalan dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat atas layanan sertifikasi yang dapat mengakomodir kebutuhan transaksi perdagangan melalui e-commerce atau marketplace," kata Edhy Prabowo dalam siaran pers di Jakarta, Kamis.

Ia mengemukakan bahwa melalui inovasi ini, pelayanan dapat diakses secara mudah dan cepat, serta juga dinilai mampu mengurangi biaya dan waktu.

Selain itu, layanan itu untuk mendorong pula agar berbagai UMKM ikan hias bisa terbantu dalam meningkatkan transaksi perdagangan di seluruh Republik Indonesia.

KKP juga akan mendorong produk perikanan yang dihasilkan pelaku usaha perikanan yang sangat beragam, mulai dari makanan hingga peralatan perikanan berteknologi, agar dapat dipasarkan lebih luas melalui e-commerce atau marketplace secara online.

"KKP ke depan akan membangun komunikasi dan hubungan yang lebih baik dengan seluruh pemangku kepentingan, melakukan evaluasi kebijakan, penyederhanaan izin, akses permodalan, serta perlindungan dan perbaikan hidup pelaku usaha perikanan termasuk usaha ikan hias. Perikanan budidaya juga akan dioptimalkan untuk penyerapan lapangan kerja," ujarnya.

Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Hasil Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Rina, mengungkapkan platform layanan ini dapat diakses melalui aplikasi berbasis seluler (android) dengan keluaran dokumen dan bar-code yang langsung terhubung (link) ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) penanggung jawab di daerah tujuan.

"Sebagai awal, model layanan ini diberlakukan untuk lalu lintas domestik, khususnya pengiriman ikan hias yang menggunakan jasa pengiriman paket kecil (small package) melalui jasa kurir JNE, TIKI, JNT dan Pos Indonesia," kata Rina.

Sebelumnya, KKP melalui Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan terus berupaya meningkatkan kapasitas pelaku usaha sektor perikanan salah satunya dengan menggencarkan pelatihan diversifikasi pengolahan ikan bagi nelayan dan pembudidaya.

"Setiap pelaku utama baik nelayan, pembudidaya, pengolah ikan, harus memanfaatkan kompetensi yang telah dipelajari dan aktif mengembangkan diri sendiri sehingga mampu bersaing dan meningkatkan usaha yang dijalankan," ucap Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Lilly Aprilya Pregiwati.

Lilly juga menyampaikan penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan menjadi salah satu kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024.

Baca juga: Menteri Edhy: KKP gunakan teknologi RAS untuk industri benih ikan

Baca juga: Menteri Edhy tegaskan regulasi perikanan harus didasari kajian ilmiah

Baca juga: Menteri KKP optimistis program prioritas jalan meski anggaran terbatas

 

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar