Anggota Komisi VI minta RUU Omnibus Law dibahas lewat Baleg

Anggota Komisi VI minta RUU Omnibus Law dibahas lewat Baleg

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Golongan Karya Mukhtarudin. ANTARA/ Sella Panduarsa Gareta

Undang-Undang ini harus berkualitas dan jangan sampai nanti digugat dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR Mukhtarudin meminta agar pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dibahas melalui mekanisme Badan Legislasi (Baleg) DPR, agar lebih terarah dan cepat selesai.


"Karena butuh kecepatan maka akan lebih baik prosesnya melalui Badan Legislasi ketimbang lewat Pansus,” kata Mukhtarudin lewat keterangannya di Jakarta, Kamis.


Meskipun demikian, ia menambahkan agar pembahasannya mengikuti mekanisme dan substansi yang ada.


"Undang-Undang ini harus berkualitas dan jangan sampai nanti digugat dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi," kata Politisi Golkar itu.


Mukhtarudin menyampaikan, Omnibus law merupakan kebutuhan bangsa, sehingga seluruh pemangku kepentingan harus memiliki persepsi yang sama.


Hal ini mengingat pemerintah sudah menyerahkan RUU Omnibus law ke DPR RI, maka DPR RI harus segera menindaklanjuti secara cepat agar tahapan-tahapan pembahasan segera dilakukan.


Menurut dia, DPR tentu akan membahas substansi dan materi RUU Omnibus Cipta Kerja ini dengan melibatkan semua pihak, baik buruh melalui serikat pekerja, dan pengusaha.


“Jadi perdebatannya masuk dalam DPR, jangan berdebat di luar parlemen. Biarkan bola ini bergulir jangan ditolak dulu, kalau ada masukkan silahkan sebanyak-banyaknya,” ujar dia.


Oleh karena itu, kata Mukhtarudin, soal Omnibus Law ini, masyarakat dan semua stakeholder harus punya persepsi yang sama akan pentingnya terobosan regulasi melalui Omnibus Law.


“Pentingnya soal penyederhanaan regulasi dalam rangka mempermudah investasi. Hal ini supaya kita bisa memenangkan pertarungan ekonomi di tingkat global. Perlu diingat bahwa peperangan kita hari ini adalah peperangan ekonomi," katanya.

Baca juga: Asosiasi nilai "omnibus law" permudah izin kepelabuhanan

Baca juga: Peneliti: Pastikan Omnibus Law jaga jumlah lahan pertanian

Baca juga: KAHMI sebut respons beragam Omnibus Law, baik untuk demokrasi

 

Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Wapres: Omnibus Law tak hilangkan otonomi daerah

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar