Jakarta (ANTARA) - Informasi berita politik penting yang terjadi pada Kamis (20/2) masih menarik untuk disimak, mulai dari imbauan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Mahfud MD mengimbau massa aksi 21 Februari (212) untuk tertib hingga kritik Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menilai Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga melegitimasi posisi perempuan sebagai pemain belakang (tiyang wingking).

Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca hari ini.

1. Wapres: Jika darurat, imunisasi non-halal boleh diberikan

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan imunisasi yang belum mendapat sertifikat halal boleh diberikan kepada masyarakat selama dalam keadaan darurat atau berpotensi bahaya jika tidak diberikan.

"Karena darurat, dibolehkan menggunakan bahan yang tidak halal kalau itu membahayakan banyak orang, sebelum ditemukan bahan yang halalnya atau vaksin yang halal," kata Wapres Ma’ruf saat beruadiensi dengan Da’i Kesehatan di Bazaar Mandalika, Lombok Tengah, NTB, Kamis.

Hal itu bertujuan agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya imunisasi pada anak, sehingga jumlah anak yang mendapatkan imunisasi semakin meningkat.

Berikut berita selengkapnya disini:

2. Mahfud imbau aksi 212 tertib

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Mahfud MD mengimbau massa aksi 21 Februari (212) untuk tertib.

"Ya tertib saja, dilakukan dengan tertib," kata Mahfud usai menghadiri pertemuan antara MUI dengan Menko Polhukam di Gedung MUI Pusat, Jakarta, Kamis.

Dia juga mengimbau aparat untuk melakukan pengawasan dengan baik.

Berikut berita selengkapnya disini:

3. Jokowi tekankan seluruh pihak bisa beri masukan terkait "omnibus law"

Presiden RI Joko Widodo menekankan seluruh pihak bisa memberikan masukan terkait omnibus law yang diajukan pemerintah kepada DPR.

"Baik asosiasi, serikat, masyarakat, bisa memberikan masukan kepada pemerintah, kepada kementerian, maupun DPR. Ini yang ditunggu itu justru," kata Presiden di Jakarta, Kamis.

Terkait adanya kritikan yang diutarakan sejumlah pihak, khususnya terhadap RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Presiden menyampaikan bahwa omnibus law itu masih berupa rancangan.

Berikut berita selengkapnya disini:

4. Presiden: KBRI pantau WNI positif corona di kapal Diamond Princess

Presiden RI Jokowi mengatakan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Jepang terus memantau warga negara Indonesia yang positif terjangkit virus corona di kapal pesiar Diamond Princess.

"Sampai saat ini saya telah menerima info ada empat yang positif kena virus corona di kapal pesiar Diamond Princess yang ada di Jepang. Itu sudah dibawa ke RS di Jepang. KBRI selalu memantau itu," kata Presiden di Jakarta, Kamis.

Presiden mengatakan di atas kapal masih ada sekitar 70 lebih lagi WNI.

Menurut Kepala Negara, Kementerian Luar Negeri terus melakukan komunikasi baik dengan perusahaan kapal maupun otoritas Jepang.

Berikut berita selengkapnya disini:

5. RUU Ketahanan Keluarga dinilai legitimasi perempuan "tiyang wingking"

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga melegitimasi posisi perempuan sebagai pemain belakang (tiyang wingking).

Ia menilai ketahanan keluarga semestinya tidak direpresentasikan secara tendensius sehingga mengabaikan hak asasi manusia (HAM).

“RUU Ketahanan Keluarga semestinya tidak tendensius. RUU ini mengabaikan HAM sekaligus melegitimasi posisi perempuan sebagai tiyang wingking,” kata politikus Partai NasDem itu berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Medan, Kamis.

Rerie, sapaan akrab Lestari, menambahkan bahwa perempuan bukan objek yang harus selalu diatur dan mengurus pekerjaan rumah.

Berikut berita selengkapnya disini:

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2020