dengan melakukan pemetaan, bisnis BUMN dapat lebih terkontrol dan kompetitif sehingga dapat memberikan manfaat kepada negara.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan bahwa pihaknya sedang menyiapkan pemetaan untuk sub holding atau kluster BUMN agar lebih solid dalam pengelolaan perusahaan.

"Saya ingin masing-masing Wakil Menteri memegang tujuh sub holding atau lebih. Ini belum jadi mapping-nya. Lalu ada yang 'dead weight', jadi 15 sub holding, tapi belum selesai. Ini lagi di-mapping karena tak mungkin Wamen mengontrol 142 perusahaan," ujar Erick Thohir dalam bincang-bincang dengan media di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, dengan melakukan pemetaan, bisnis BUMN dapat lebih terkontrol dan kompetitif sehingga dapat memberikan manfaat kepada negara.

"Kami mau ada fokus bisnisnya, supaya lebih terkontrol dan bisa lebih kompetitif, value chain-nya nyambung dan menciptakan 'expertise' dan bersaing," katanya.

Baca juga: BUMN miliki peran ganda penuhi nilai ekonomi dan pelayanan masyarakat

Kendati demikian, Erick Thohir menyampaikan tidak hanya bisnis yang menjadi fokus BUMN ke depan, namun juga harus memberikan pelayanan kepada publik.

"Suka tidak suka, BUMN itu memang tidak hanya berbisnis, tapi public service harus ada," ucapnya.

Erick Thohir mengemukakan hal itu mengacu pada poin pertama dalam road map BUMN, yakni nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Erick menyampaikan terdapat lima poin dalam road map BUMN, yakni nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia, inovasi model bisnis, kepemimpinan teknologi, peningkatan investasi, dan pengembangan talenta.

Baca juga: Erick Thohir petakan BUMN berkinerja tak maksimal untuk dilikuidasi

Terkait sub holding "dead weight", ia memaparkan, yakni perusahaan yang kinerjanya terus menurun bahkan tidak memiliki daya saing bisnis.

Namun, ia menegaskan, penurunan kinerja BUMN akibat penugasan belum tentu masuk dalam kategori "dead weight".

"Tergantung, bahwa saat tahun ini rugi karena ada penugasan berat tapi dampak ke rakyat besar, berarti salah direksi itu? Belum tentu. KPI (key performance indicator) akan lebih transparan, jadi semuanya enak," katanya.
 

Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2020