PGRI katakan pendidikan moral Pancasila perlu dihidupkan kembali

PGRI katakan pendidikan moral Pancasila perlu dihidupkan kembali

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia Prof Unifah Rosyidi di Jakarta, Jumat (21/2/2020). ANTARA/Indriani/pri.

Akibat ketiadaan PMP, generasi muda bangsa seperti kehilangan pegangan ideologi
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Prof Unifah Rosyidi mengatakan pendidikan moral Pancasila perlu dihidupkan kembali dan ditanamkan ke dalam diri siswa.

"Tidak hanya melalui teori, namun melalui perbuatan sehari-hari," ujar Unifah saat membuka Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) di Jakarta, Jumat.

Unifah setuju jika pendidikan moral Pancasila kembali dihidupkan di sekolah, karena hal itu sangat dibutuhkan saat ini. Nilai-nilai Pancasila kalau tidak terinternalisasi pada diri siswa maka dikhawatirkan akan hilang.

"Sekarang yang diperlukan, bagaimana caranya menginternalisasi nilai-nilai Pancasila pada diri siswa," jelas dia.

Baca juga: PGRI usul pendidikan Pancasila dijadikan mata pelajaran

Unifah menjelaskan pendidikan Pancasila itu belum ada di UU Sisdiknas. Untuk itu, perlu upaya merumuskannya kembali. Mulai dari semua tingkatan.

Untuk tiap tingkatan atau jenjang, berbeda cara internalisasinya. Untuk tingkat dasar baru pengenalan, kemudian untuk jenjang SMA mulai mendiskusikan isu-isu.

"Siswa dapat membangun konsep dari persoalan. Mulai dari analisis dan kemudian pengembangan konsep," tambah dia.

Ketua MPR Bambang Soesatyo menilai setelah tidak adanya mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dari mulai tingkat SD hingga perguruan tinggi sejak kurikulum tahun 1994, yang lantas digabungkan menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN), hingga diubah menjadi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) pada tahun 2003, telah membuat generasi 90-an mengalami "kehilangan" terhadap ideologi bangsa, Pancasila.

Walaupun dalam PKN juga turut memuat tentang Pancasila, namun pembelajarannya lebih bersifat pengetahuan, bukan pemahaman.

"Keberadaan mata pelajaran PMP merupakan amanat Ketetapan MPR No. IV tahun 1973 yang disempurnakan pada tahun 1978 dan 1983. Akibat ketiadaan PMP, generasi muda bangsa seperti kehilangan pegangan ideologi. Sehingga gampang disusupi ideologi transnasional yang justru tak sejalan jati diri bangsa," katanya..

 Padahal, tambahnya, Pancasila yang digali Bung Karno bersumber dari jati diri bangsa Indonesia. Kita menjadi bangsa yang tak menghargai dan melupakan jati dirinya sendiri, asyik memakai "make up" jati diri bangsa lainnya.

Baca juga: Ketua MPR: Pancasila wajib masuk kurikulum semua jejang pendidikan

Pewarta: Indriani
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar