Pemerintah diminta perkuat basis data UMKM nasional

Pemerintah diminta perkuat basis data UMKM nasional

Ilustrasi - Pelaku usaha UMKM menyelesaikan pembuatan lukisan di jaket denim atau jeans di workshop Produk Dalam Kota, Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat, Minggu (2/2/2020). ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar/foc.

Pembenahan basis data  juga akan membuat program subsidi lebih tepat sasaran
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah diminta lebih memperkuat basis data UMKM secara nasional untuk membuat peta jalan yang baik dan tepat terhadap pengembangan sektor usaha tersebut ke depannya.

"Perlu miliki bank data untuk mengetahui jumlah dan memetakan UMKM di Indonesia sebagai upaya meningkatkan kinerja dan meminimalisir ketidaktepatan penyaluran subsidi atau bantuan kepada UMKM," kata Anggota Komisi VI DPR Tommy Kurniawan dalam rilis di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, bila lembaga terkait seperti Kementerian Koperasi dan UKM tidak memiliki basis data yang kuat, maka ke depannya juga akan disangsikan bagaimana dapat mengembangkan UMKM menjadi lebih baik.

Ia menekankan bahwa pembenahan basis data  juga akan membuat program subsidi lebih tepat sasaran.

Baca juga: Anggota DPR: Omnibus Law harus proteksi pengusaha UMKM

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR Marwan  Jafar mengatakan perlindungan usaha bagi para pelaku koperasi dan UKM masuk dalam pasal prioritas dalam omnibus law sehingga diharapkan menjadi katalisator yang mempercepat perkembangan sektor yang selama ini dianggap sebagai jaring pengaman sosial dan ekonomi kerakyatan tersebut.

“Dalam beberapa pasal di rancangan omnibus law, perlindungan usaha dan kesempatan berusaha bagi UMKM termasuk menjadi daftar prioritas," katanya.

Marwan mengatakan keberpihakan konkrit negara kepada pelaku koperasi dan UMKM terutama terkait akses bahan baku, dana perbankan dan nonbank, distribusi, serta pemasaran harus terus didorong realisasinya.

Omnibus law terdiri atas 10 bidang, yaitu investasi, ketenagakerjaan, UMKM dan perkoperasian, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan lahan, kawasan ekonomi, percepatan strategis nasional, administrasi pemerintahan, serta sanksi.

Salah satu yang menarik untuk dibahas adalah terkait upaya untuk memudahkan, melindungi, dan memberdayakan UMKM dan koperasi yang diatur dalam omnibus law.

"Ekonomi Indonesia gak ambyar total waktu krisis ekonomi 1998 karena terutama pelaku UMKM yang jadi katup-katup ekonomi sosial di tingkat terbawah masyarakat," kata Marwan.

Baca juga: Legislator: Penguatan UMKM di pesantren kunci sukses kewirausahaan
Baca juga: Jadi anggota DPR, Tommy Kurniawan nilai pentingnya perkuat UMKM

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

OJK longgarkan setahun kredit masyarakat terdampak Covid-19

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar