Politik kemarin, Kenduri Kebangsaan di Aceh hingga evakuasi WNI

Politik kemarin, Kenduri Kebangsaan di Aceh hingga evakuasi WNI

Presiden Joko Widodo berpidato pada acara Kenduri Kebangsaan Dari Aceh Untuk Indonesia yang digelar oleh Yayasan Sukma dan forum bersama anggota DPR dan DPD asal Aceh di sekolah Sukma Bangsa, Cot Keutapang, Jeumpa, Kabupaten Bireuen, Aceh, Sabtu (22/2/2020). ANTARA FOTO/Rahmad/aww. (ANTARA FOTO/RAHMAD)

Jakarta (ANTARA) - Selama Sabtu (22/2) berbagai peristiwa politik telah diberitakan oleh Kantor Berita Antara mulai Presiden Joko Widodo menghadiri Kenduri Kebangsaan di Bireuen, Aceh hingga evakuasi kemanusiaan tahap dua dari Yokohama, Jepang.

Berikut rangkuman berita politik yang layak disimak pagi ini.

1. Hadiri Kenduri Kebangsaan, Presiden: Bersama hadapi tantangan bangsa

Presiden RI Joko Widodo menghadiri acara Kenduri Kebangsaan yang digelar oleh Yayasan Sukma Bangsa dan Forum Bersama anggota DPR dan DPD RI asal Aceh di Sekolah Sukma Bangsa, Bireuen, Aceh, Sabtu.

Selengkapnya di sini

2. Presiden berharap anggaran Provinsi Aceh bermanfaat bagi rakyat

Presiden RI Joko Widodo meminta anggaran yang diperoleh Provinsi Aceh, baik dari APBD maupun dana otonomi khusus, dikelola dengan baik serta penggunaannya tepat sasaran sehingga bermanfaat bagi rakyat.

Selengkapnya di sini

3. Lestari Moerdijat: RUU Ketahanan Keluarga terlalu masuk ruang privat

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari Fraksi Partai NasDem Lestari Moerdijat menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga terlalu masuk ke ruang privat.

Selengkapnya di sini

4. Jubir Presiden: Evakuasi WNI dari Yokohama Jepang segera dilaksanakan

Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman, menyatakan pemerintah akan segera melakukan evakuasi kemanusiaan tahap dua dari Yokohama, Jepang, dalam waktu dekat.

Selengkapnya di sini

5. Nasir Djamil minta KPK rinci 36 kasus yang dihentikan penyelidikannya

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) transparan dengan merinci 36 kasus yang telah dihentikan pada tahap penyelidikan.

Selengkapnya di sini

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Teken perppu terkait COVID-19, Presiden minta dukungan DPR

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar