Anggota DPR: Bangun infrastrurktur teknologi antisipasi pencurian data

Anggota DPR: Bangun infrastrurktur teknologi antisipasi pencurian data

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Johnny G. Plate mengahadiri rapat bersama Komisi I DPR dalam rangka mendengarkan penjelasan pemerintah mengenai RUU tentang Perlindungan Data Pribadi di Gedung DPR RI, Selasa (25/2/2020). (ANTARA/Arindra Meodia)

Pemerintah tidak bisa andalkan kerja sama antar-negara dan tidak cukup dengan peraturan PBB. Pemerintah harus siapkan diri bangun infrastruktur teknologi yang kuat dan canggih untuk antisipasi pencurian data
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB Abdul Kadir Karding meminta pemerintah segera membangun infrastruktur teknologi yang kuat dan canggih untuk mengantisipasi pencurian atau pengambilan data secara ilegal oleh perseorangan, perusahaan, dan negara.

"Pemerintah tidak bisa andalkan kerja sama antar-negara dan tidak cukup dengan peraturan PBB. Pemerintah harus siapkan diri bangun infrastruktur teknologi yang kuat dan canggih untuk antisipasi pencurian data," kata Karding usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR dengan Kemenkominfo, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Dalam RDP tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika Johny G Plate memaparkan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi.

Baca juga: Anggota DPR usul bentuk lembaga penyeimbang terkait data pribadi

Dia menilai kesiapan pemerintah dalam hal antisipasi teknologi harus menjadi hal utama karena kalau bicara data maka berkaitan erat dengan kecanggihan teknologi.

"Kalau orang dan teknologi canggih dengan perusahaan besar, misalnya, Facebook, data pribadi masyarakat bisa disalahgunakan untuk kepentingan pemilu dan perusahaan tersebut," ujarnya.

Baca juga: RUU Perlindungan Data Pribadi, jangan ada lagi kebocoran

Karding menjelaskan pemerintah harus menjelaskan pandangannya terkait data pribadi warga negara yang berhadapan dengan hukum, batasannya seperti apa karena banyak data yang bocor tanpa masuk kategori penyidikan dan penyelidikan.

Hal itu menurut dia harus diantisipasi, harus jelas batasannya, mana saja orang yang bisa dimintai atau diambil datanya secara paksa.

"Kita harus jamin hak pribadi pemilik data agar tidak terjadi. Kalau terjadi (pelanggaran) tanpa aturan yang ada maka hukumnya pidana," ucapnya menegaskan.

Baca juga: RUU PDP atur tiga hal pokok tentang data

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Pembahasan RUU PDP akan terbuka

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar