Pengendaliannya, manajemennya disatukan. alat, alutsistanya dan orang-orangnya nanti dikoordinasikan dengan Bakamla sesuai apa yang diinstruksikan PresidenJakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD bertemu dengan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya TNI Aan Kurnia membahas rancangan instruksi presiden untuk penyatuan komando keamanan laut.
"Itu inpres untuk menyatukan komando dalam penanganan keamanan laut di bawah Bakamla. Jadi, Presiden menginstruksikan agar di laut ada satu komando, dan tadi disiapkan langkah-langkahnya dan sudah mengerucut ke kesepakatan-kesepakatan untuk nanti disampaikan kepada Presiden," katanya, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu.
Intinya, kata dia, Bakamla akan memegang koordinasi di dalam penanganan keamanan laut.
Baca juga: 13 institusi sepakat awasi Laut Natuna Utara cegah tumpang-tindih
Ia menyebutkan sekarang setidaknya ada 7 stakeholder atau pemangku kepantingan yang menangani pengelolaan wilayah laut, seperti Bakamla, TNI Angkatan Laut, Kepolisian, Bea Cukai, hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
"Ada Bakamla, TNI AL juga punya, Polair punya, bea cukai punya, kelautan dan perikanan punya, perhubungan punya, keuangan punya. Punya kapal sendiri-dengan tugas masing-masing," paparnya.
Untuk itulah, Mahfud menjelaskan pentingnya mengoordinasikan seluruh pemangku kepentinganr terkait agar proses penanganan masalah di laut bisa diselesaikan dengan praktis dan tanpa melanggar hukum.
Baca juga: Kabakamla: "Omnibus Law" Keamanan Laut rampung tahun ini
"Pengendaliannya, manajemennya disatukan. alat, alutsistanya dan orang-orangnya nanti dikoordinasikan dengan Bakamla sesuai apa yang diinstruksikan Presiden," tuturnya.
Nantinya, Mahfud mengatakan pembahasan inpres tersebut akan diawali dengan pertemuan antarmenteri koordinator (menko) yang membawahi kementerian dan lembaga terkait.
"Karena ini menyangkut lintas kementerian begitu banyak maka nanti akan didahului dengan pertemuan antarmenko yang punya bawahan kementerian itu. Semua Menko itulah yang mendapat perintah dari Presiden untuk melakukan koordinasi," ucapnya.
Baca juga: Kabakamla akui banyak PR yang jadi tantangan
Baca juga: Komisi Konsultasi Publik KKP jembatani Bakamla dan pengusaha perikanan
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2020
