MK tolak gugatan, pelaksanaan Pemilu tetap serentak

MK tolak gugatan, pelaksanaan Pemilu tetap serentak

Ilustrasi warga menunaikan hak politiknya di bilik suara TPS pada Pemilu 2019. ANTARA/Darwin Fatir

Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum yang menyoal pelaksanaan Pemilu serentak menyebabkan banyak petugas menjadi korban.

Hakim Konstitusi, Saldi Isra, dalam sidang pengucapan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, mengatakan, MK berpendirian pemisahan pemilu presiden-wakil presiden dengan pemilihan legislatif pusat bertentangan dengan UUD 1945.

Baca juga: MK buka sejumlah pilihan model pemilu serentak

"Mahkamah berpendirian bahwa pemilihan umum presiden dan wakil presiden dengan pemilihan umum anggota legislatif yang konstitusional adalah yang dilaksanakan secara serentak," tutur dia.

Meski pemohon memberikan bentangan empirik yang terjadi dalam Pemilu Serentak 2019, Mahkamah Konstitusi menilai hal itu masih belum cukup dan persoalan pilkada serentak tidak sesederhana itu.

Baca juga: Mahfud tegaskan potensi kerawanan pilkada sudah diantisipasi

Catatan sekitar penyelenggaraan pemilihan umum serentak tetap mendapat perhatian khusus Mahkamah Konstitusi, tetapi tidak cukup untuk mengubah pendirian lembaga yudikatif itu bahwa untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial, pemilu presiden harus dilaksanakan serentak dengan pemilu legislatif.

Ada pun pemohon merupakan Pemantau Pemilu Arjuna, Pemantau Pemilu Pena serta warga negara Indonesia bernama Mar'atul Mukminah, Faesal Zuhri, Nurhadi, Sharon Clarins Herman dan Ronaldo Heinrich Herman.

Baca juga: Survei: Masyarakat tidak mau pemilu presiden dan legislatif serentak

Pemohon memandang penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 tidak memberikan perlindungan terhadap petugas KPPS yang memiliki beban kerja yang besar serta meminta pemilu tidak dilakukan secara serentak.

Baca juga: Komite I DPD berharap tahapan pemilu dipersingkat

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2020

KPU mengusulkan rekap elektronik dalam penyelenggaraan pemilu

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar