Kami memiliki komoditas yang siap ditingkatkan dan dikembangkan seperti kakao, kopi Arabika, dan palaJakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meluncurkan konsep Investasi hijau atau investasi ramah lingkungan di Papua dan Papua Barat.
"Berkaitan dengan modal alam yang melimpah di Papua dan Papua Barat, investasi hijau dalam memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap mempertahankan keberlanjutan akan menjadi skema yang tepat untuk mempromosikan pembangunan Papua dan Papua Barat," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Luhut meluncurkan konsep investasi hijau dalam forum High Level Meeting on Green Investment For Papua and West Papua di Sorong, Kamis.
Investasi hijau merupakan konsep investasi ramah lingkungan yang tengah dioptimalkan oleh pemerintah Indonesia. Karena ramah lingkungan, Luhut Pandjaitan menilai konsep ini sesuai diterapkan di Papua dan Papua Barat yang memiliki sumber daya alam melimpah.
Konsep investasi hijau dalam tahap awal akan menyasar hasil pertanian, perikanan Papua dan Papua Barat yang berpotensi untuk diekspor, serta ekowisata.
"Kami memiliki komoditas yang siap ditingkatkan dan dikembangkan seperti kakao, kopi Arabika, dan pala. Kami juga memiliki rumput laut dan kopi robusta yang tumbuh baik di Papua, serta budaya, lingkungan, laut di Papua yang menawarkan banyak peluang untuk ekowisata," katanya.
Luhut berharap konsep investasi ramah lingkungan yang akan diterapkan di Papua dan Papua Barat bisa memacu pertumbuhan ekonomi di tanah Papua.
"Jadi dengan adanya investasi, masyarakat akan memulai kegiatan ekonomi. Perekonomian alam tumbuh dan orang bisa mendapatkan manfaat sosial darinya," kata Luhut.
Untuk mengoptimalkan modal alam yang dimiliki, Luhut menyatakan pemerintah berkomitmen melindungi, melestarikan, dan mengelola ekosistem Papua dan Papua Barat secara berkelanjutan.
Komitmen pemerintah, menurut Luhut, ditunjukkan melalui pengembangan prakarsa pembangunan rendah karbon; moratorium konsesi perkebunan kelapa sawit; hingga moratorium konsesi hutan alam primer dan lahan gambut.
"Hutan dan ekosistem Papua dan Papua Barat perlu dijaga agar tetap utuh. Pemerintah akan memberikan kerangka kebijakan sementara pelaku bisnis perlu menyediakan investasi dan dukungan. Kolaborasi ini hanya dapat dilakukan secara efektif jika pemerintah daerah, masyarakat, kelompok adat, bisnis lokal, kelompok agama dan organisasi masyarakat sipil dapat bekerja bersama dan saling mendukung," katanya.
Baca juga: Pemerintah petakan potensi investasi hijau di Papua, ini tujuannya
Baca juga: Laporan: Jakarta buka peluang investasi hijau 30 miliar dolar
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2020
