Kapolda Papua: Personel TNI/Polri tidak akan ditarik dari Nduga

Keberadaan personel TNI-Polri non organik di Nduga sebagai dampak dari insiden yang menewaskan 17 karyawan PT. Istaka Karya dan empat orang lainnya hingga kini belum diketahui nasibnya.

Baca juga: Danrem 172/PWY: Pencarian karyawan PT. Istaka Karya tetap dilakukan

Baca juga: Dandim: 50-an anggota KKSB sudah masuk ke Jagamin-Baluni Tembagapura

Baca juga: Satgas Gakkum tembak mati anggota KKSB Intan Jaya
 

Insiden yang terjadi di akhir 2018 itulah menjadi salah satu penyebab kenapa pemerintah menempatkan aparat keamanan non organik di wilayah itu, kata Kapolda Papua Irjen Pol Waterpauw di Jayapura, Kamis.
 

Dikatakan, keberadaan aparat keamanan di Kabupaten Nduga itu semata-mata untuk penegakan hukum mengingat keberadaan kelompok bersenjata yang seringkali menyerang warga sipil dan personel TNI-Polri.
 

Penegakan hukum akan terus dilakukan sekaligus mengamankan pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Nduga.
 

Pemda Nduga seharusnya melakukan pendekatan dengan kelompok bersenjata agar meletakkan senjata dan tidak mengganggu warga serta aparat keamanan di kawasan itu, tegas Waterpauw seraya menambahkan, Rabu (26/2) terjadi lagi kontak tembak dengan KKB hingga menyebabkan satu anggota brimob terluka.
 

Dengan adanya insiden kontak tembak hingga menyebabkan anggota kami terluka, apa pasukan harus ditarik dan jaminan apa yang diberikan pemda, ungkap Irjen Pol Waterpauw.

Baca juga: Bupati peringatkan KKSB tidak ganggu keamanan warga Mimika

Baca juga: Ancaman dari KKSB, Polres Mimika segera bertemu pendulang emas
 

Menanggapi pertanyaan terkait permintaan Wakil Bupati Nduga yang minta aparat keamanan non organik ditarik mantan Kapolda Sumut malah balik bertanya dimana keberadaan Pemda Nduga selama ini karena kelompok bersenjata masih terus menyerang aparat keamanan.
 

"Jangan politisasi keberadaan TNI-Polri di Nduga karena yang menjadi korban juga aparat keamanan, " tegas Irjen Pol Waterpauw.

Baca juga: Kehadiran TNI-Polri masih ditolak sebagian warga Nduga

Baca juga: Tekad Indonesia bangun Papua kendati nyawa jadi taruhan

Baca juga: Kementerian PUPR nyatakan jalan Trans Papua tidak ditolak masyarakat Papua