DPR enggan terburu-buru proses RUU Omnibus Law

DPR enggan terburu-buru proses RUU Omnibus Law

Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara kepada wartawan di Jakarta, Senin, (24/2/2020). ANTARA/Boyke Ledy Watra/aa.

Intinya jangan terburu-buru namun bagaimana Omnibus Law bisa diselesaikan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat."
Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan institusinya enggan terburu-buru dalam memproses Rancangan Undang-Undang (RUU) skema Omnibus Law seperti Perpajakan dan Cipta Kerja yang drafnya sudah dikirimkan pemerintah.

Menurut dia, saat ini DPR memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melihat dan menganalisis terkait RUU tersebut agar ketika disahkan bermanfaat bagi masyarakat.

Baca juga: DPR RI beri kesempatan masyarakat cermati draf RUU "Omnibus Law"

Baca juga: Menko Airlangga: RUU Cipta Kerja upaya wujudkan Indonesia maju

Baca juga: DPR gelar rapim RUU Omnibus Law pada masa sidang mendatang


"Intinya jangan terburu-buru namun bagaimana Omnibus Law bisa diselesaikan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan Pimpinan DPR RI akan memproses RUU Omnibus Law pada Masa Sidang mendatang dan saat ini harus diendapkan untuk dicermati dan disosialisasikan kepada masyarakat agar tidak ada kegaduhan.

Hal itu menurut dia agar tidak ada prasangka negatif kepada DPR dan Pemerintah sehingga sosialisasi harus dilakukan secara bersama-sama.

"DPR harap RUU Cipta Kerja itu nanti hasilnya menjadi cipta sejahtera sehingga masyarakat terimbas atau rakyat yang terimbas Omnibus Law Cipta Kerja ataupun perpajakan, hasilnya adalah masyarakat sejahtera," katanya.

Menurut Puan, DPR RI bisa saja memproses RUU Omnibus Law dalam 100 hari kerja, namun yang jadi pertanyaan apakah hasilnya bermanfaat untuk masyarakat atau tidak.

Dia mengatakan, waktu 100 hari kerja itu memang disampaikan pemerintah namun DPR sudah berkomunikasi dengan pemerintah terkait target waktu pembahasannya.

"Kami juga sudah berkomunikasi dengan pemerintah bahwa DPR akan melaksanakan ini bersama-sama dengan pemerintah agar bermanfaat untuk masyarakat dan rakyat Indonesia," ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan keputusan RUU Omnibus Law akan dibahas di Panitia Khusus (Pansus) atau Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, akan diputuskan pada masa sidang mendatang yang dimulai pada 23 Maret.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Teken perppu terkait COVID-19, Presiden minta dukungan DPR

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar