Kepri klaim dari dana desa berhasil bangun jalan 7.776 meter

Kepri klaim dari dana desa berhasil bangun jalan 7.776 meter

Jalan desa di Desa Batu Limau, Karimun, Kepri yang dibangun menggunakan dana desa. (ANTARA/Ogen)

Tanjungpinang (ANTARA) (ANTARA) - Plt Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Isdianto menyatakan dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat sejak 2015-2019 telah berhasil membangun jalan desa sepanjang 7.776 meter di wilayah provinsi tersebut.

"Berdasarkan hasil evaluasi lima tahun pelaksanaannya, dana desa terbukti menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat di Kepri," kata Isdianto, Kamis.

Selain pembangunan jalan, kata dia, dana desa juga sudah membangun jembatan 9 unit, Bumdes 18 unit, dermaga 324 unit, embung 18 unit, irigasi 54 unit, sarana olah raga 151 unit, penahan tanah 479 unit, air bersih 360 unit, MCK 137 unit, polindes 42 unit, paud 179 unit, posyandu 153 unit, sumur 115 unit beserta kegiatan pemanfaatan desa lainnya.

Baca juga: Komnas PA harapkan dana desa sentuh pengembangan minat bakat anak

Isdianto mengungkapkan dana desa untuk Kepri dari tahun ke tahun terus bertambah. Tahun 2015 sebesar Rp79,2 miliar, tahun 2016 Rp177,8 miliar, tahun 2017 Rp228,2 miliar, tahun 2018 sempat turun Rp221,4 miliar, lalu naik kembali di tahun 2019 Rp261,4 miliar, dan tahun 2020 bertambah lagi menjadi Rp237 miliar.

"Dana desa tersebut tersebar untuk 275 desa di empat kabupaten se-Kepri," ungkapnya.

Isdianto menginginkan dana desa 2020 ini dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin guna memajukan desa-desa di Kepri, sembari berharap ke depan jumlah dana desa bisa naik lagi.

Dia turut mengimbau Kepala Desa menaati aturan-aturan yang mengatur cara pengelolaan dan pemanfaatan dana desa, agar tak ada Kepala Desa yang bermasalah hukum di kemudian hari.

Baca juga: Kemendes : Dana desa bisa digunakan untuk pembangunan perpustakaan

“Manfaatkan dengan baik dan sesuai aturan, jangan main-main dalam mengelola dana desa. Kita tidak ingin ada Kades tersandung masalah hukum gara-gara dana tersebut,” tegas Isdianto. Sementara itu, Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Suhajar Diantoro mengatakan bahwa dana desa diharapkan menjadi perisai bagi perekonomian di desa.

"Untuk itu kami berpesan kepada seluruh Kades agar semua dana desa harus transparan juga partisipatif dengan menggerakkan seluruh masyarakat," kata Suhajar.

Dia katakan, bahwa Presiden Joko Widodo menekankan agar penyaluran dana desa dapat dilaksanakan secara benar-benar efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya ada tiga arahan pokok Presiden terkait dana desa 2020 yakni, pemanfaatan dana desa dimulai pada awal tahun melalui program padat karya, dana desa diarahkan untuk menggerakkan sektor produktif dan perbaikan manajemen dana desa agar semakin baik, akuntabel dan transparan serta diikuti dengan pendampingan di lapangan yang memadai.

"Ujung tombak dari keberhasilan dana desa adalah Kepala Desa itu sendiri, ia harus mampu melakukan evaluasi tahun sebelumnya, pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan dengan kondisi desa," sebut Suhajar.

Baca juga: Kemendes dorong masyarakat awasi Dana Desa
Baca juga: Mendagri : Dana desa harus bermanfaat nyata bagi masyarakat


Pewarta: Ogen
Editor: Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Menteri Desa: Tambahan nilai BLT Desa belum final

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar