Khofifah minta masyarakat hormati kebijakan Arab Saudi terkait umrah

Khofifah minta masyarakat hormati kebijakan Arab Saudi terkait umrah

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menyampaikan sambutan di sela kegiatan di Kantor Gubernur di Jalan Pahlawan Surabaya. (ANTARA/HO-Humas Pemprov Jatim/FA)

Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta masyarakat menghormati keputusan Kerajaan Arab Saudi yang menangguhkan layanan ibadah umrah sebagai salah satu langkah menangkal masuk dan menyebarnya virus corona atau COVID-19 ke wilayah tersebut.

"Masyarakat hendaknya menghormati keputusan Pemerintah Arab Saudi menyusul penghentian sementara kedatangan para jamaah umrah," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Kamis.

Ia juga meminta masyarakat menunggu hasil lobi antara Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi membahas persoalan tersebut.

Baca juga: Menag Fachrul Razi apresiasi peran pendidikan Mathla'ul Anwar

Menurut Ketua Umum PP Muslimat itu, alasan yang dikemukakan Kerajaan Arab Saudi karena kekhawatiran atas merebaknya virus corona harus dihormati karena seluruh pertimbangan-pertimbangannya strategis dan pasti sangat komprehensif.

"Pasti dilakukan dengan berbagai pertimbangan, salah satunya demi keamanan dan kenyamanan jamaah, khususnya dari segi kesehatan," kata orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut.

Sebelumnya, keputusan Kerajaan Arab Saudi menangguhkan layanan umrah merupakan salah satu langkah proaktif guna menangkal masuk dan menyebarnya COVID-19 ke wilayah setempat.

Dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, KBRI Riyadh menjelaskan langkah-langkah pencegahan, antara lain menghentikan sementara warga negara asing masuk ke Kerajaan Arab Saudi dalam rangka ibadah umrah serta ziarah Masjid Nabawi.

Baca juga: Saudi hentikan umrah, Menag sebut keselamatan jamaah lebih utama

Kemudian, menghentikan WNA masuk ke Kerajaan Arab Saudi dengan menggunakan visa kunjungan wisata bagi mereka yang datang dari negara-negara yang terkena wabah virus corona (COVID-19), merujuk kepada kriteria yang ditetapkan oleh lembaga kesehatan terkait Pemerintah Kerajaan.

"Menghentikan lalu lintas keluar masuk wilayah Kerajaan Arab Saudi dengan menggunakan fasilitas ID Card-kartu tanda penduduk nasionalnya bagi warga negara Arab Saudi dan warga negara dari negara-negara anggota Gulf Cooperation Council (GCC) lainnya (Oman, Kuwait, Qatar, Bahrain, Persatuan Emirat Arab)," demikian pernyataan KBRI Riyadh.

Baca juga: Menhub temui calon jamaah umrah dampak larangan terbang ke Arab Saudi
Baca juga: Sedikitnya 84.855 jamaah asal Jatim terancam gagal berangkat umrah
Baca juga: Anggota DPR RI minta kasus jamaah umrah tidak berlarut-larut
Baca juga: Amphuri Jatim minta kebijakan penghentian umrah tidak lama

Pewarta: Fiqih Arfani
Editor: Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Gubernur Khofifah : kampung tangguh kunci kehidupan normal

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar