Fraksi PKS tolak usulan interpelasi terhadap Gubernur Sumbar

Fraksi PKS tolak usulan interpelasi terhadap Gubernur Sumbar

Suasana rapat paripurna DPRD Sumatera Barat (ANTARA/ Mario Sofia Nasution)

Juru bicara Fraksi PKS DPRD Sumbar Rafdinal, di Padang, Jumat, mengatakan agar pihak pengusul melengkapi siapa saja yang melakukan usulan interpelasi karena ada perbedaan nama anggota dewan yang mendukung.
Padang, (ANTARA) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sumatera Barat (Sumbar) menyatakan menolak usulan interpelasi terhadap Gubernur Irwan Prayitno terkait perjalanan luar negeri, BUMD serta pengelolaan aset, dalam rapat paripurna internal.

Juru bicara Fraksi PKS DPRD Sumbar Rafdinal, di Padang, Jumat, mengatakan agar pihak pengusul melengkapi siapa saja yang melakukan usulan interpelasi karena ada perbedaan nama anggota dewan yang mendukung.
Baca juga: DPRD Sumbar nyatakan proses interpelasi gubernur masih panjang

Menurut dia, fraksinya menolak usulan ini karena usulan hak interpelasi bertentangan dengan aturan penggunaan hak interpelasi tersebut.

Ia mengatakan untuk interpelasi perjalanan luar negeri gubernur itu merupakan kegiatan bukan kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat.

"Ini bertentangan dengan Tatib DPRD Sumbar," kata dia pula.

Dia meminta rekan-rekannya yang mengusulkan interpelasi tersebut, agar benar-benar memahami pengertian antara kegiatan dan kebijakan agar tidak salah kaprah

"Selain itu kegiatan ke luar negeri ini sudah disetujui DPRD Sumbar dalam anggaran dan laporan pertanggungjawaban sudah diserahkan," kata dia lagi.
Baca juga: Tiga fraksi DPRD Sumbar usulkan hak interpelasi kepada gubernur

Terkait dengan BUMD, Fraksi PKS menilai pengelolaan BUMD tentu ada di tangan direktur dan komisaris.

"Jika ada yang tidak berjalan baik, maka ada ruang untuk rapat dengar pendapat," kata dia lagi.

Sementara itu, Fraksi Gerindra mendukung penggunaan hak interpelasi terhadap dua persoalan tersebut

Sedangkan fraksi lainnya mendukung satu objek dari dua objek interpelasi, yakni tentang pengelolaan BUMD serta aset daerah seperti Fraksi Golkar, Fraksi PDIP, PKB, Fraksi PPP-Nasdem, Fraksi Demokrat, dan Fraksi PAN.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Sumbar Afrizal mengatakan fraksinya memberikan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab para pengusul.

"Kami setuju dengan BUMD dan menolak perjalanan dinas. Selanjutnya kami akan rapat paripurna untuk mendengarkan jawaban, lalu pengambilan keputusan," kata dia pula.
Baca juga: PKS persilakan Gerindra interpelasi perjalanan dinas Gubernur Sumbar

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Kemenkumham dorong pemulihan ekonomi daerah berbasis HAKI

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar