Mamuju (ANTARA) - Komisi IX DPR Republik Indonesia mendorong percepatan pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat dengan prioritas pencapaian target nasional, seperti penurunan stunting, angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB).

Permasalahan bidang kesehatan di Sulbar masih sangat banyak dan memerlukan perhatian semua pihak, kata Ketua Komisi IX DPR Republik Indonesia Felly Estelita Runtuwene, saat melakukan kunjungan kerja reses masa persidangan II tahun sidang 2019-2020 di Sulbar, Sabtu.

"Saya percaya, Pemprov Sulbar telah menjalin kerja sama lintas sektor, untuk menangani berbagai permasalahan kesehatan yang kian kompleks," kata Felly Estelita Runtuwene.

Untuk mengakselerasi pembangunan kesehatan dan penanggulangan berbagai permasalahan kesehatan di Sulbar, Felly Estelita Runtuwene menyatakan mendorong dan mendukung adanya peningkatan DAK ke Sulbar pada 2021, mengingat tahun ini alokasinya menurun dibanding pada 2019.

Disampaikan, berdasarkan data yang ada, DAK 2019 sebanyak Rp325,041 miliar untuk DAK fisik dan non-fisik Rp124,123 miliar.

Sedangkan DAK 2020 yang dialokasikan pemerintah pusat untuk Sulbar yang telah didorong Komisi IX DPR RI lanjutnya sebesar Rp318, 355 miliar untuk DAK fisik dan DAK non-fisik Rp85,34 miliar.

"Jika dibandingkan 2019, alokasi DAK ke Sulbar tahun ini menurun. Kami sangat memahami DAK tahun ini masih sangat kurang, mengingat alokasi ini masih terendah jika dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Pulau Sulawesi. Untuk itu kami mendorong dan mendukung peningkatan DAK untuk Sulbar di tahun depan," terang Felly Estelita Runtuwene.

Selain itu, pihaknya akan terus berupaya agar ada prioritas program kesehatan nasional ke Sulbar.

Sementara, terkait masalah ketenagakerjaan, Ketua Komisi IX DPR RI itu juga menyatakan, pihaknya mendukung program ketenagakerjaan secara menyeluruh yang dilakukan pemerintah daerah, melalui peningkatan lapangan usaha produktif yang diarahkan pada kompetensi kemandirian, peningkatan produktifitas, peningkatan upah minimum, penjaminan kesejahteraan dan perlindungan pekerja melalui jaminan sosial.

"Kami harap program ini juga dijalankan oleh Pemprov Sulbar untuk terus meningkatkan kondisi ketenagakerjaan di daerah ini," tambahnya.

Sementara, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menyambut baik kedatangan Komisi IX DPR RI dan mengucapkan terima kasih atas kunjungan tersebut.

"Terima kasih atas kunjungannya, semoga pertemuan ini akan memberi berkah bagi masyarakat Sulbar pada umumnya," kata Ali Baal Masdar.

Menurut Gubernur, dalam menghadapi peluang dan tantangan dari sektor kesehatan dan ketenagakerjaan seperti saat ini, tentu membutuhkan koordinasi dari berbagai pihak dan diperlukan sinergitas dari pemerintah pusat, pemprov dan pemkab.

"Kami membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak untuk mewujudkan Sulbar yang maju dan 'Malaqbi' atau bermartabat," tutur Ali Baal Masdar.

Rombongan Komisi IX DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi Felly Estelita Runtuwene ke Sulbar selama dua hari itu, diikuti Delia Pratiwi Br Sitepu, MYahya Zaini, Andi Ruskati Ali Baal, Hasnah Syam, Nur Yasin, Haruna, Kurniasih Mufidayati, Adang Sudrajat serta Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi IX DPR RI.

Selain melakukan pertemuan dengan Pemprov Sulbar dan instansi terkait di Ruang Auditorium lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar pada Jumat (28/2), rombongan Komisi IX DPR RI pada hari ini (Sabtu) juga melakukan peninjauan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat serta meninjau Balai Latihan Kerja (BLK).

Baca juga: Sulbar-Imigrasi perkuat sinergitas tingkatkan pelayanan masyarakat

Baca juga: Internet desa buka keterisolasian masyarakat pedalaman Sulbar


Baca juga: Agar melek sistem kependudukan, Pemprov Sulbar gelar Pogram GISA

Pewarta: Amirullah
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2020