Komisi X DPR RI terima masukan masyarakat Kaltim terkait IKN

Komisi X DPR RI terima masukan masyarakat Kaltim terkait IKN

Para pimpinan Komisi X DPR RI saat di Balikpapan, Hetifah Sjaifudian (kedua dari kiri), dan Dede Yusuf (kanan), saat bertukar cenderamata dengan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor (tengah). (novi abdi/Antara)

Balikpapan (ANTARA) - Komisi X DPR RI berkunjung ke Kalimantan Timur dan bertemu para pihak hingga malam hari di ballroom Hotel Gran Senyiur, Jumat-Sabtu, 28-29/2.

“Kami ingin mendapat masukan dari sektor pendidikan, olahraga, pariwisata, termasuk berbagai hal mengenai ibu kota baru negara (IKN),” jelas Wakil Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian, Sabtu.

Baca juga: Ada skema "bilateral fund" dalam pembangunan ibu kota baru

Dari perwakilan perguruan tinggi se-Kaltim dimintakan fasilitas sarana dan prasarana untuk kampus-kampus, hibah dan penelitian, program magang, hingga aturan agar perusahaan yang menerima siswa atau mahasiswa magang memberikan pengalaman kerja yang maksimal.

“Agar siap SDM kita menghadapi IKN ini,” kata Rektor Institut Teknologi Kalimantan Prof Budi Kartiko PhD dalam pertemuan sehari sebelumnya.

Dalam kesempatan itu juga Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengingatkan agar daerah di sekitar IKN yang notabene adalah daerah penyangga kota baru tersebut, juga mendapat percepatan pembangunan.

Menurut Rizal, hanya dengan percepatan pembangunan di berbagai sektor itulah daerah penyangga seperti Balikpapan, Samarinda, Tenggarong, dan Penajam, bahkan Kalimantan Timur secara keseluruhan, dapat berkontribusi maksimal bagi IKN.

Baca juga: Menristek: Ibu kota negara yang baru gambarkan teknologi masa depan

Rizal juga mengungkapkan niat Pemkot Balikpapan belajar dari kota-kota penyangga Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Selain itu ia juga Rizal minta diperkuat lembaga Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Balikpapan karena banyaknya kasus tanah yang terjadi di Kota Minyak.

Menanggapi masukan-masukan tersebut, Ketua Komisi X Dede Yusuf berterima kasih. Menurut Dede, semuanya akan jadi bahan untuk perbaikan, baik dari sisi aturan maupun anggaran.

“Kami sedang mereformasi berbagai kebijakan menteri-menteri dan menyusun beberapa revisi undang-undang. Masukan dari Kaltim ini kan itu bagus sekali,” kata Hetifah.

Hetifah menambahkan, dengan komunikasi yang baik, di mana hal-hal yang dibutuhkan disampaikan dengan spesifik, dengan jelas dan sederhana, maka solusinya akan ada.

Baca juga: Pemerintah buka lebar pintu bagi investor masuk ke ibu kota baru

Baca juga: Titik nol ibu kota negara baru dipastikan pertengahan tahun

Baca juga: CEO Microsoft terpukau rancangan ibu kota baru Indonesia


Pewarta: Novi Abdi
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar