Artinya "grand design" sudah kita tetapkan tetapi tidak pernah dijadikan referensi oleh kementerian dan lembaga dalam pengusulan anggaranJakarta (ANTARA) - Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (kahurtla) menggunakan grand design atau desain utama sebagai dasar kebijakan masih belum berjalan optimal karena kementerian dan lembaga yang tidak menggunakan usulan kebijakan tersebut dalam membuat anggaran, kata Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian Prabianto Mukti Wibowo.
"Artinya 'grand design' sudah kita tetapkan tetapi tidak pernah dijadikan referensi oleh kementerian dan lembaga dalam pengusulan anggaran. Sehingga kita lihat alokasi anggaran di masing-masing kementerian untuk upaya pencegahan kita rasakan masih belum optimal," katanya dalam acara diskusi pencegahan karhutla yang diadakan oleh lembaga Kemitraan di Jakarta, Rabu.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia sudah merancang grand design pencegahan kebakaran hutan, kebun dan lahan 2017-2019 sebagai usulan dasar kebijakan setelah kebakaran hebat menghanguskan jutaan hektare lahan dan hutan di beberapa daerah di Indonesia pada 2015.
Saat itu, tujuan dari rancangan itu adalah untuk menurunkan tingkat karhutla secara signifikan dari terukur dari tahun ke tahun, meningkatkan koordinasi dan harmonisasi antar kementerian, lembaga pemerintah pusat dan daerah serta meningkatkan partisipasi sektor swasta dan sipil dalam upaya pencegahan karhutla.
Tapi, mengevaluasi implementasi dari grand design yang dicanangkan untuk periode 20172-2019 itu, Prabianto melihat kementerian serta lembaga terkait belum mengajukan anggaran dengan menggunakan grand design yang sudah disepakati itu.
Saat ini pemerintah belum memiliki rencana untuk membuat grand design baru untuk periode tiga tahun ke depan, meski luasan kebarakan kembali meningkat pada 2019 setelah turun beberapa tahun sebelumnya.
"Baru ada wacana kalau memang nanti disepakati memang perlu untuk disusun grand design baru lagi dengan lebih menitikberatkan kepada peran masing-masin kementerian dan lembaga supaya bisa terimplementasi," katanya.
Jika terimplementasi dengan baik dan sesuai tujuannya maka dapat efektif untuk menekan tingkat karhutla, karena di dalamnya terdapat secara rinci kegiatan yang harus dilakukan dan pos anggaran untuk kegiatan tersebut, demikian Prabianto Mukti Wibowo.
Baca juga: Presiden minta upaya pencegahan diutamakan dalam mengatasi karhutla
Baca juga: Kemenko Perekonomian minta penanganan karhutla prioritaskan pencegahan
Baca juga: BNPB jadikan Kabupaten Ogan Ilir percontohan pencegahan karhutla
Baca juga: Siti: Ke depan konsep penanganan karhutla melalui pencegahan
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2020
