Presiden minta andil tol laut tekan disparitas harga ditingkatkan

Presiden minta andil tol laut tekan disparitas harga ditingkatkan

Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas mengenai akselerasi program tol laut di Kantor Presiden Jakarta, Kamis. (Indra Arief)

Saya minta masalah ini dilihat secara detail dan komprehensif, apakah masalah tol laut di pelabuhan. Misalnya urusan dengan dwelling timeĀ atau ada praktik monopoli di dalam transportasi dan distribusi barang sehingga biaya logsitik tidak efisien
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo meminta kontribusi transportasi tol laut ke kegiatan ekonomi domestik ditingkatkan mengingat hingga September 2019 andilnya hanya sebesar 0,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Presiden Jokowi dalam rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, mengatakan kontribusi transportasi laut terhadap perekonomian malah menurun dalam lima tahun terakhir dibandingkan andil dari transportasi darat yang sebesar 2,47 persen terhadap PDB dan transportasi udara yang sebesar 1,62 persen terhadap PDB.

Andil dari transportasi udara dan darat per September 2019 itu meningkat dibandingkan data kontribusi pada 2014. Presiden mengatakan hanya andil dari transportasi laut yang menurun dalam periode sama.

Baca juga: Kemenhub segera hentikan monopoli tol laut

"Peran transportasi laut selama ini sangat rendah, justru menurun dari 0,34 persen di tahun 2014 menjadi 0,32 persen di tahun 2019. Inilah yang harus dilihat lagi karena kalau saya lihat di wilayah bagian timur, saya lihat tol laut kita, sudah terakhir saya tidak tahu, berapa tambahan trayek yang ada," ujar Jokowi.

Kepala Negara meminta efektivitas realisasi program tol laut yang sudah dicanangkan sejak 2014. Tol laut merupakan salah satu program unggulan pemerintah untuk meningkatkan konektivitas laut dan menurunkan kesenjangan (disparitas) harga barang antarwilayah di Indonesia.

Jokowi melihat biaya logistik antarpropinsi dan antarpulau di Indonesia masih mahal. Akibatnya harga barang di luar wilayah Jawa menjadi tidak kompetitif dan menimbulkan disparitas (kesenjangan) harga.

Baca juga: Pemerintah diminta tegas tetapkan harga Tol Laut cegah monopoli

"Biaya pengiriman dari Jakarta ke Padang, dari Jakarta ke Medan, Jakarta ke Banjarmasin, Jakarta ke Makassar, jauh lebih mahal dibandingkan biaya pengiriman dari Jakarta ke Singapura, Jakarta ke Hong Kong, Jakarta ke Bangkok (Thailand) dan Jakarta ke Shanghai (China). Begitu pula biaya pengiriman dari Surabaya ke Makassar, jauh lebih tinggi dibandingkan dari Surabaya ke Singapura," ujarnya.

Presiden meminta jajaran kementerian dan lembaga segera membenahi program tol laut agar tidak ada kenaikan harga barang di daerah. Dia meminta program tol laut terkoneksi dengan kawasan industri dan sentra ekonomi daerah setempat sehingga terjadi efek berlipat dari kegiatan ekonomi.

Presiden juga meminta pemerintah daerah dan BUMD terlibat dalam pengembangan dan pemanfaatan tol laut sehingga menggerakkan roda ekonomi daerah.

Baca juga: Empat trayek Tol Laut terindikasi monopoli

"Saya minta masalah ini dilihat secara detail dan komprehensif, apakah masalah tol laut di pelabuhan. Misalnya urusan dengan dwelling time atau ada praktik monopoli di dalam transportasi dan distribusi barang sehingga biaya logsitik tidak efisien," ucapnya.

Dwelling time merupakan waktu berapa lama petikemas (barang impor) disimpan di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) di pelabuhan sejak dibongkar dari kapal sampai dengan barang impor keluar dari TPS.

"Selain itu, saya juga mendapat laporan bahwa biaya yang sulit turun karena tidak seimbangnya muatan ke timur dengan ke barat. Ini memang betul terutama dari wilayah timur, ada ketidakseimbangan jumlah muatan barang yang diangkut dari barat ke timur, penuh. Tapi begitu dari timur kembali ke barat, itu muatannya jauh berkurang. Ini semuanya coba dilihat kembali," tambah Presiden.

Baca juga: Menhub: aplikasi tol laut permudah masyarakat dapatkan barang

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Reshuffle dinilai jadi pertaruhan kredibilitas pemerintahan Jokowi - Amin

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar