Tahun 2020 ini kita di Provinsi Papua mendapatkan satu juta empat ratus ribu lebih kelambu antimalaria untuk dibagikan kepada masyarakat di 20 kabupaten dan satu kota di PapuaJayapura (ANTARA) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua menyatakan pada tahun 2020 daerahnya mendapat sedikitnya satu juta empat ratus lebih kelambu berinsektisida dari pemerintah pusat untuk antimalaria
"Tahun ini kita di Provinsi Papua mendapatkan satu juta empat ratus ribu lebih kelambu antimalaria untuk dibagikan kepada masyarakat di 20 kabupaten dan satu kota di Papua," kata Kepala Unit Pelaksana Teknis AIDS, TB, dan Malaria ( ATM) Dinkes Papua dr Beeri Wopari di Jayapura, Sabtu.
Sebagian besar kelambu itu, katanya, sudah tiba di beberapa kabupaten dan sudah siap untuk didistribusikan ke kampung-kampung.
"Ini nanti semua kabupaten/kota di Papua akan mendapatkan kelambu antimalaria tetapi karena langsung dari Kementerian Kesehatan, maka pembagiannya bertahap," katanya.
Ia menegaskan bahwa setelah adanya bantuan kelambu berinsektisida itu makan yang dituntut adalah pemerintah kabupaten harus mengontrol pendistribusian kelambu tersebut.
"Karena memang dari pemerintah pusat membantu menyubsidi dana untuk kelambu tiba sampai di kabupaten dan selanjutnya sampai di puskesmas," katanya.
Selanjutnya, kata dia, dari puskesmas sampai ke kampung-kampung dibagikan kepada masyarakat dan hal ini yang membutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak.
"Jadi, dari pemerintah desa/distrik harus ikut ambil bagian juga. Misalnya untuk menyediakan perahu atau sewa perahu-perahu kecil untuk mendistribusikan kelambu ini," katanya.
Ia mengatakan karena memang penyediaan pembiayaan dari pemerintah terbatas, sehingga harus saling bahu-membahu untuk melanjutkan pendistribusian.
Pihaknya sudah meminta kepada masing-masing Dinkes kabupaten/kota di daerahnya untuk menyusun perencanaan untuk pendistribusian kelambu.
"Mereka harus menghitung titik-titik pembagian kelambu, kemudian menghitung biaya transporstasi untuk sampai ke titik pembagian kelambu tersebut, itu yang disusun lalu diberikan kepada kami dan dilanjutkan ke Kementerian Kesehatan, walaupun dananya sudah ada tetapi rincian dari masing-masing kabupaten itu harus disampaikan," demikian Beeri Wopari.
Baca juga: API malaria di lima kabupaten di Papua masih tinggi
Baca juga: Dinkes Papua minta malaria dipastikan aman sebelum penyelenggaraan PON
Baca juga: Kendalikan malaria, Dinkes Papua programkan pelatihan kader kampung
Baca juga: Dewan Adat Papua prihatin penyebaran HIV/AIDS-malaria dan TB
Pewarta: Musa Abubar
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2020
