Aksi di halaman kantor KIP di Banda Aceh itu berlangsung tertib dan mendapat pengawalan aparat kepolisian setempat.
Para mahasiswa yang tergabung dalam Pemerintah Mahasiswa (Pema) Unsyiah itu juga minta agar KIP menolak dan membuat surat rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat untuk menolak hadirnya pemantau asing di Aceh.
Penolakan tersebut berkaitan dengan pernyataan Gubernur NAD, Irwandi Yusuf yang menyatakan perlunya pemantau asing untuk memantau pelaksanaan pemilu di NAD, karena banyaknya aksi intimidasi dan teror terhadap partai politik (parpol) di daerah ini.
Presiden Pema Unsyiah, Hendra Koeswara menyatakan, kehadiran pemantau asing dinilai tidak ada manfaatnya, karena yang mengetahui persoalan di daerah adalah masyarakat Aceh sendiri.
Dalam konteks "keacehan", tidak menginginkan kebijakan Aceh ke depan diintervensi pihak asing.
"Sebagai bangsa yang berdaulat tentu kita tidak ingin hidup di bawah bayang-bayang orang lain, melainkan harus di atas kaki sendiri," katanya.
Ia mengatakan, apalagi berbicara dalam kaitannya dengan Syariat Islam, tentu semua masyarakat tidak menginginkan kejadian yang pernah dilakukan pihak asing pascatsunami, seperti pendangkalan akidah terjadi kembali ketika hadirnya pemantau asing dalam Pemilu 2009.
Sementara itu, Ketua Pokja kampanye KIP NAD, Zainal Abidin di hadapan mahasiswa menyatakan, KIP NAD tunduk pada peraturan KPU No.45/2008 tentang Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilu di Indonesia.
Mengenai pemantau asing, kata Zainal, berdasarkan peraturan KPU tersebut dibenarkan untuk melakukan pemantauan Pemilu 2009 secara nasional.
"Namun hingga saat ini belum ada satu lembaga asing yang akan melakukan pemantauan Pemilu 2009 di Provinsi NAD," katanya.
Setelah mendapat penjelasan tersebut, para mahasiswa ang berujuk rasa akhirnya membubarkan diri dengan tertib.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
