Hukum kemarin, tujuh juta pil koplo diamankan hingga Firli soal OTT

Hukum kemarin, tujuh juta pil koplo diamankan hingga Firli soal OTT

Ketua KPK Firli Bahuri, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Nurul Gufron serta pejabat KPK terkait lainnya berbincang di kantor Antara, Jakarta, Rabu (11/3) (Desca Lidya Natalia)

Jakarta (ANTARA) - Lima berita hukum pada Rabu (11/3) yang masih menarik untuk dibaca dan menjadi perhatian publik, mulai dari tujuh juta pil koplo diamankan di Surabaya hingga Ketua KPK Firli Bahuri bicara soal belum adanya operasi tangkap tangan (OTT).

1. Polrestabes Surabaya amankan tujuh juta butir pil koplo

Surabaya (ANTARA) - Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya mengamankan obat psikotropika jenis pil koplo sebanyak tujuh juta butir, setelah meringkus jaringan pengedarnya selama bulan Februari hingga pertengahan Maret 2020.

Selengkapnya di sini

2. Presiden minta ada skema khusus untuk selesaikan sengketa tanah aset

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta ada skema khusus yang disusun untuk menyelesaikan persoalan tanah aset yang bermasalah atau yang bersengketa dan dapat dijadikan pedoman bagi instansi pusat dan daerah di seluruh Indonesia.

Selengkapnya di sini

3. Firli: Kok tidak ada OTT? Mungkin pencegahan berhasil

Jakarta (ANTARA) - Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan bahwa hingga saat ini KPK belum melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap penyelenggara negara karena bisa saja upaya pencegahan oleh lembaga penegak hukum tersebut berhasil.

Selengkapnya di sini

4. Malaysia pulangkan 140 WNI bermasalah ke Nunukan

Nunukan (ANTARA) - Sebanyak 140 warga negara Indonesia (WNI) bermasalah karena bekerja secara ilegal di Negeri Sabah dipulangkan Malaysia ke Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Selengkapnya di sini

5. BNPP usulkan pembuatan Perpres pembangunan wilayah perbatasan

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) akan mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo dibuatkan landasan hukum yang mengikat untuk pembangunan wilayah perbatasan dalam bentuk Peraturan Presiden atau Instruksi Presiden.

Selengkapnya di sini

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Ketua KPK sebut pengadaan barang dan jasa rawan dikorupsi

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar