"Komunikasi yang 'njawani', yang memperhatikan etika itu lebih disukai dibandingkan tipe pemimpin yang meledak-ledak, apalagi yang menyerang dengan kasar, itu justru tidak bisa dilakukan di Jawa Tengah," katanya di Semarang, Kamis.
Menurut dia, pemimpin mesti aktif melayani dan bekerja untuk rakyat dengan bahasa yang empati sesuai dengan kultur yang ada di Jateng.
Baca juga: Pakar: Perlu galakkan program literasi informasi cegah intoleransi
Kultur pemimpin di Jateng, kata dia, memang seperti itu, kemudian di Indonesia juga beberapa tahun terakhir lebih menyukai pemimpin yang "soft" seperti sosok Joko Widodo yang pernah menjabat Wali Kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta, dan saat ini menjabat Presiden Republik Indonesia.
Gunawan menegaskan agar jangan sekali-kali memainkan isu mengenai suku, agama, ras, dan antargolongan di Jawa Tengah saat pelaksanaan pilkada karena tidak akan berhasil.
"Sentimen agama tidak akan manjur, beberapa kali muncul isu Jateng mau diputihkan, tapi mana coba? gak bisa. Kita lihat Solo, waktu pilwakot tahun 2015 atau periode kedua FX Hadi Rudyatmo. Meski diterpa isu anjuran Muslim milih Muslim, tapi pada akhirnya petahana ini tetap menang," ujarnya.
Baca juga: Pakar: Rendahnya literasi media memudahkan penyebaran komunikasi sesat
Dosen sekaligus Ketua Stikom ini juga menyebut gaya pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat akan terus dipakai oleh bakal calon pemimpin dan hal ini memang secara ilmiah terbukti untuk menguatkan pesan-pesan tertentu.
"'Sosial Judgement' artinya memperkuat pesan melalui simbol-simbol yang signifikan. Dengan cara mendekati tokoh-tokoh masyarakat atau menyandingkan diri dengan tokoh nasional seperti Soekarno atau Gus Dur untuk memperkuat pesan menggunakan sesuatu yang berasal di luar pesan itu sendiri," katanya.
Baca juga: Ganjar Pranowo sebut kerukunan jadi tantangan pada Pilkada 2020
Selain itu, Gunawan mengingatkan untuk tidak menyamakan pendekatan tiap generasi, khususnya pemilih milenial.
"Kalau dulu zaman Soeharto, melakukannya dengan menempel poster di tiap RT, saya pikir sekarang milenial nggak perlu itu ya. Paling efektif saya kira dengan media sosial, bisa Instagram atau bahkan Tiktok yang sekarang ini 'booming'," ujarnya.
Kendati demikian, ia mengingatkan untuk partai politik yang menggunakan media sosial dalam kampanyenya harus jelas identitasnya.
"Harus jelas mana yang resmi dari parpol, mana yang bukan karena di media sosial ini selain kemudahannya juga rawan sekali hoaks yang bertebaran. Identitas yang jelas saya pikir bisa membuat masyarakat tahu akun mana yang harus dipercaya," katanya.
Pewarta: Wisnu Adhi Nugroho
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2020
