"Bukan karena sikap politis, tetapi karena prosedur administrasi yang terkesan mempersulit mahasiswa untuk menyalurkan partisipasi politiknya," kata Yudha Prakasa, Presiden Keluarga Mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) di Semarang, Senin.
Yudha menyebutkan, ada 25 ribu mahasiswa Undip dan 15 ribu mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes) yang terancam tidak bisa memilih pada Pemilu 2009.
Menurutnya Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2009 Pasal 3 ayat (3) tentang Redaksional Tugas Belajar ternyata berimplikasi pada peluang untuk menciptakan golput khususnya di kalangan mahasiswa yang kuliah di luar kota.
Ketua KPU Jateng Ida Budhiati mengatakan, pemindahan tempat menyalurkan hak pilih bisa dilakukan dengan syarat yang bersangkutan membawa formulir A5 yang berisi surat pindah dari daerah asal.
"Mereka yang tidak dapat menunjukkan formulir A5 tidak bisa dilayani di tempat pemungutan suara (TPS) tujuan," katanya.
Ida menjelaskan, adanya syarat tersebut karena pengadaan surat suara sudah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
Dalam UU Pemilu tersebut diatur bahwa jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah dengan dua persen dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan.
Selain itu, jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan ditambah dengan dua persen dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan.
Oleh karena itu, sepanjang surat suara cadangan atau surat suara masih ada, maka dapat digunakan oleh pemilih.
"Akan tetapi kalau sudah tidak ada, maka petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) tidak dapat memberikan pelayanan kepada pemilih.(*)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
