Kemenperin optimalkan potensi industri furnitur nasional

Kemenperin optimalkan potensi industri furnitur nasional

Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (Dirjen IKMA) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Gati Wibawaningsih (batik cokelat) mengunjungi salah satu stan pameran saat gelaran Jogja International Furniture and Craft Fair Indonesia (JIFFINA) 2020 di Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (14/3/2020). ANTARA/HO Biro Humas Kemenperin/am.

Secara nasional Kemenperin telah menyusun strategi untuk peningkatkan ekspor industri furnitur dan kerajinan
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya mendorong kinerja sektor industri yang berorientasi ekspor, salah satunya industri furnitur, yang diimplementasikan melalui kebijakan-kebijakan strategis yang diharapkan akan mampu menopang petumbuhan ekonomi nasional.

“Industri furnitur termasuk dalam lima industri dengan nilai pertumbuhan terbesar pada tahun 2019, yaitu sebesar 8,35 persen. Nilai ekspor industri furnitur pun meningkat hingga sebesar 1,95 miliar dollar AS pada 2019, atau naik sebesar 14,6 persen dari tahun 2018,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (Dirjen IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih lewat keterangannya diterima di Jakarta, Minggu.

Namun, apabila dilihat dari posisi ekspor furnitur di Asia, Indonesia menduduki posisi ke lima setelah China, Vietnam, Malaysia dan China Taipei.

Karena itu pemerintah terus berupaya mendorong peningkatan daya saing sektor furnitur dengan berbagai terobosan.

“Secara nasional Kemenperin telah menyusun strategi untuk peningkatkan ekspor industri furnitur dan kerajinan,” jelas Gati.

Menurut Gati, upaya yang dilakukan yakni melalui penjaminan pemenuhan kebutuhan bahan baku dan penolong di industri manufaktur. Implementasinya, melalui pembangunan material center untuk kontinuitas ketersediaan bahan baku yang berkualitas.

“Material Center ini merupakan platform konsolidasi dan integrasi kegiatan logistik bagi Industri Kecil Menengah (IKM) furnitur berbasis teknologi 4.0 dalam rangka peningkatan kapasitas produksi IKM,” ujarnya.

Upaya selanjutnya, melalui implementasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), antara lain melalui optimalisasi belanja modal pemerintah pusat dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pengaturan impor produk yang sudah bisa diproduksi dalam negeri, serta pengenaan sanksi bagi yang melanggar ketentuan kewajiban penggunaan produk dalam negeri.

“Nantinya, bagi pelaku industri sektor ini yang perlu rekomendasi Kemenperin, maka kami akan memberikan rekomendasi,” sebutnya.

Kemudian Kemenperin juga merencanakan Pendirian Pusat Desain Industri Nasional (PDIN) di beberapa daerah yang menjadi pusat kerajinan nasional, termasuk di Yogyakarta.

PDIN diharapkan mampu menciptakan sinergi antara berbagai ekosistem dalam upaya menjadikan desain dan inovasi sebagai keunggulan daya saing industri.

“Untuk rencana ini kami dari pemerintah pusat, sudah berkomitmen dengan pemerintah daerah di Yogyakarta, termasuk dengan walikota,” imbuhnya.

Gati menambahkan, guna meningkatkan kinerja sektor industri furnitur Kemenperin juga mendorong ketersediaan sumber daya manusia (SDM) bidang furnitur yang unggul melalui pendirian politeknik industri furnitur dan pengolahan kayu.

Tugasnya menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang industri furnitur dan pengolahan kayu untuk menghasilkan SDM yang unggul.

“Dan tentunya, untuk promosi kami juga memfasilitasi pameran baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saya sangat berharap industri furnitur dan kerajinan terus melakukan inovasi dan selalu melakukan eksplorasi kekayaan budaya nasional serta mengikuti tren pasar global. Inovasi akan meningkatkan nilai tambah dan daya saing suatu produk,” katanya.

Baca juga: Kemenperin bangun pusat bahan baku IKM furnitur di Jepara

Baca juga: Industri furnitur Sukoharjo tembus pasar Amerika Serikat

Baca juga: Perdagangan industri furnitur dan kerajinan surplus


 

Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Kemenperin : Sejumlah industri harus tetap berjalan saat PSBB

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar