Palembang (ANTARA) - Kementrian Dalam Negeri mengapresiasi Pemerintah Kota Palembang yang tetap melaksanakan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan 2020 meski dibayang-bayangi wabah corona COVID-19.

"Kota Palembang yang pertama kali mengadakan Musrenbang RPKD, kabupaten kota lainnya banyak mundur karena corona, patut diapresiasi," kata Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Muhammad Hudori saat pembukaan Musrembang dalam rangka penyusunan RKPD Kota Palembang tahun 2021, Senin.

Menurut dia, musrenbang sebagai proses awal pembangunan harus dilaksanakan sebagai wujud kesadaran pemerintah daerah dalam perencanaan yang menuntut akuntabilitas terkait anggaran.

Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, kata dia, tujuan pembangunan daerah yakni mencapai kesejahteraan masyarakat yang meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, membuka kesempatan kerja, membuka lapangan usaha, meningkatkan aksesibilitas dan meningkatkan daya saing daerah.

Ia mengapresiasi proses pembangunan di Kota Palembang menunjukkan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,9 persen pada 2019 dan lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 5,02 persen.

"Tinggal sekarang ini Pemerintah Kota Palembang perlu mendorong masalah kemiskinan yang cenderung lebih tinggi sedikit dari nasional, rencana pembangunannya arahkan ke pengentasan kemiskinan," jelas Muhammad Hudori.

Hudori juga mengingatkan agar rumusan prioritas pembangunan RKPD Kota Palembang tahun 2021 yang mengambil tema penguatan lini pembangunan utama dan prioritas melalui pemenuhan pelayanan publik utama 3P1K (pendidikan, perumahan, perhubungan dan kesehatan) harus selaras dan fokus dengan RPJMN 2020-2024 agar tercapai tujuan pembangunan yang komprehensif.

Sementara Wali Kota Palembang, Harnojoyo, mengatakan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam visi Palembang Emas 2023 telah selaras dengan pembangunan nasional yang fokus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan tetap menjadi prioritas kami dengan berbagai realisasi program," jelas Harnojoyo.

Di antara program tersebut yakni bantuan modal usaha tanpa agunan kepada 4.000 UMKM dan subsidi tiket angkutan masal transmusi agar perputaran uang menjadi lebih cepat.

Selain itu ia menyebut telah mengusulkan beberapa rencana pembangunan prioritas kepada pemerintah pusat dan tiga di antaranya sudah mendapat akomodir untuk tahun ini, yakni program restorasi Sungai Sekanak - Lambidaro, pembangunan turap Sungai Musi dan pembangunan jembatan layang Simpang Sekip.

"Tiga yang sudah diakomodir tahun ini segera dilaksanakan," demikian Harnojoyo.

Baca juga: Lima lembaga menyusun SKB aturan netralisasi ASN pada pilkada 2020

Baca juga: Kemendagri imbau eks-ABK World Dream diperlakukan seperti warga biasa

Baca juga: Tidak hanya Infrastruktur, Gerbangdutas 2020 juga fokus untuk SDM

Baca juga: Kemendagri: Tito dan istri negatif COVID-19

Pewarta: Aziz Munajar
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2020