Berikut sejumlah berita politik kemarin yang masih menarik untuk dibaca hari ini:
Wapres Ma'ruf dinyatakan negatif dari COVID-19
Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah menjalani rangkaian tes COVID-19 dan hasilnya menunjukkan negatif dari infeksi COVID-19, kata Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi kepada Antara di Jakarta, Senin.
"Pak Wapres sudah menjalani tes, dan hasilnya dinyatakan negatif, Pak Wapres dinyatakan sehat," kata Masduki melalui sambungan telepon.
Selengkapnya di sini
Presiden Jokowi minta menteri tahan anggaran pertemuan tak perlu
Presiden Joko Widodo meminta agar para menteri berani untuk menahan anggaran pertemuan-pertemuan yang tidak perlu.
"Anggaran-anggaran yang berkaitan dengan paket-paket perjalanan dinas, meeting-meeting pertemuan yang tidak perlu ini agar ditahan lebih dulu, 'dihold' lebih dulu," kata Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas menggunakan teleconference yang dilangsungkan di Istana Bogor, Senin.
Selengkapnya di sini
Presiden Jokowi tegaskan pemda tak boleh ambil kebijakan lockdown
Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah daerah (pemda) tidak boleh mengambil kebijakan lockdown karena kebijakan tersebut merupakan wewenang pemerintah pusat.
“Perlu saya tegaskan, yang pertama, bahwa kebijakan lockdown, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam jumpa pers yang digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin.
Selengkapnya di sini
Jalani pemeriksaan COVID-19, Dahnil sebut Menhan kondisi sehat
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, pada Senin ini terkait mewabahnya virus Corona jenis baru, COVID-19 di Indonesia.
"Alhamdulillah saat ini beliau (Prabowo) dalam kondisi sehat walafiat," kata Jubir Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Selengkapnya di sini
MPR: Gratiskan biaya pemeriksaan COVID-19
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Pemerintah menggratiskan bagi masyarakat yang ingin memeriksakan terkait COVID-19 karena harus dilakukan secara massal dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
"MPR menyampaikan pendapatnya agar Pemerintah dapat menggratiskan pemeriksaan Virus Corona, mengingat pemeriksaan tersebut harus dilakukan secara massal, masif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat," kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.
Selengkapnya di sini
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2020
