Info Haji

Kemenag Sulsel pantau kebijakan Pemerintah Arab Saudi terkait haji

Kemenag Sulsel pantau kebijakan Pemerintah Arab Saudi terkait haji

Kepala Kanwil Kemenag Sulsel Anwar Abubakar (kanan) bersama Kepala Bidang Haji Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan Kaswad Sartono dalam rapat persiapan pemberangkatan jamaah calon haji (JCH) 2020. ANTARA/HO/Humas Kemenag

"Kalau umrah sudah ada kebijakan dari Pemerintah Arab Saudi, tapi kalau berkenan dengan pemberangkatan haji itu belum ada dan ini yang kami pantau terus...,"
Makassar (ANTARA) - Kantor Wilayah  Kementerian Agama Sulawesi Selatan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan memantau kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Arab Saudi terkait pemberangkatan haji tahun 1441 Hijriah.

"Kalau umrah sudah ada kebijakan dari Pemerintah Arab Saudi, tapi kalau berkenan dengan pemberangkatan haji itu belum ada dan ini yang kami pantau terus," ujar Kepala Kanwil Kemenag Sulsel, Anwar Abubakar di Makassar, Selasa.

Ia mengatakan semua tahapan dalam penyelenggaraan ibadah haji pada masa pemberangkatan tahun 2020 atau 1441 Hijriah ini tetap berjalan normal seperti dengan tahun-tahun sebelumnya
Baca juga: Pemerintah terapkan 13 inovasi dalam pelayanan haji 2020

Pihaknya juga sudah melakukan pembenahan-pembenahan di wilayahnya termasuk di Asrama Haji Sudiang yang akan ditempati oleh jamaah calon haji (JCH) dari delapan provinsi di wilayah Indonesia Timur.

Dia menyatakan aspek kebersihan, kenyamanan bagi para JCH menjadi yang utama dalam pelayanan penyelenggaraan haji.

Apalagi di tengah maraknya pandemi Corona (COVID-19), pihaknya menginstruksikan agar senantiasa membiasakan perilaku hidup sehat dengan lebih sering mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, setelah dari tempat umum serta tidak sering menyentuh wajah.

"Kebersihan asrama haji itu adalah keharusan karena puluhan ribu jamaah haji dari delapan provinsi di karantina di Makassar selama 24 jam sebelum diberangkatkan ke tanah suci," katanya.
Baca juga: Kuota haji RI tetap, tapi jamaah tambah 10.000, sebut Menag

Ia juga telah meminta kepada semua kepala kantor Kemenag di 24 kabupaten dan kota di Sulsel agar tetap memproses semua kebutuhan para JCH sambil menunggu kebijakan Pemerintah Arab Saudi.

Salah satu yang menjadi perhatiannya dalam instruksi kepada kepala kantor Kemenag kabupaten dan kota agar mengurus pasport seluruh JCH agar ketika tidak ada hambatan hingga hari pemberangkatan, maka semua siap diberangkatkan.

"Pasport itu sudah harus diurus sekarang. Kita berharap pandemi Covid-19 ini berlalu dan ibadah haji bisa tetap dilaksanakan," katanya.

Baca juga: Sudah bisa diproses di Kanwil Kemenag lima ribuan visa calon haji Riau

Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Muhammad Yusuf
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar