BNPB: Perpanjangan status keadaan tertentu hanya untuk administrasi

BNPB: Perpanjangan status keadaan tertentu hanya untuk administrasi

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo (tengah) didampingi pejabat terkait memberikan keterangan kepada media berita terkini mengenai kasus COVID-19 di Kantor Pusat BNPB, Jakarta. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc/pri.

tidak ada hubungannya dengan masalah operasional
Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan perpanjangan status keadaan tertentu terkait COVID-19, hanya untuk kepentingan administrasi.

"Jadi menyangkut perpanjangan status keadaan tertentu, hanya untuk kepentingan administrasi saja, tidak ada hubungannya dengan masalah operasional," kata Doni di Jakarta, Kamis.

Sebelumnya BNPB memperpanjang status Darurat COVID-19 menjadi 91 hari. Doni menyampaikan perpanjangan status itu diperlukan agar pengelolaan keuangan negara akuntabel.

"Program ini sudah dimulai pada akhir Januari yang lalu pada kita memulangkan WNI kita dari Wuhan. Tidak ada Kementerian atau lembaga yang memiliki anggaran untuk digunakan untuk pemulangan WNI dari Wuhan baik dari Kementerian Luar Negeri, Mabes TNI maupun yang lainnya," ujar dia.

Oleh karenanya, kata dia, semuanya mengajukan usulan dana anggaran dari BNPB. Namun karena masanya sudah berakhir tanggal 29 Februari yang lalu oleh karenanya diperpanjang.

"Oleh karena itu wartawan wartawan sekalian jangan menghubungkan status perpanjangan darurat dalam keadaan tertentu dengan situasi yang lain," ujar dia.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Budhi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Kepala BNPB, Menteri PUPR, Menko PMK tinjau tanggul jebol Citarum

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar