kami hanya bisa melaporkan saja dan sambil memantauMamuju (ANTARA) - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat menyatakan, sebanyak 98 orang yang tersebar di seluruh kabupaten di daerah itu, masuk dalam kategori Orang Dalam Pemantauan (ODP) COVID-19.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar Muhammad Alif Satria, dihubungi Kamis sore, membenarkan adanya 98 orang yang berstatus ODP di daerah itu.
"Ya itu memang benar dan tersebar di seluruh kabupaten," kata Muhammad Alif Satria.
Secara rinci, wilayah sebaran ODP di Sulbar, yakni terbanyak di Kabupaten Mamuju Tengah dengan 35 ODP, kemudian di Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 24 ODP, di Kabupaten Mamasa sebanyak 21 ODP, sebanyak 14 ODP di Kabupaten Mamasa, tiga ODP di Pasangkayu dan di Kabupaten Mamuju terdapat satu ODP.
Baca juga: Gubernur Sulbar sampaikan tujuh langkah antisipasi corona
Baca juga: Dinkes Sulbar rakor penanggulangan corona
Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar lanjut Muhammad Alif Satria terus memantau kondisi ke-98 ODP tersebut.
Namun Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar kata dia, kesulitan untuk melakukan pengambilan sampel swap (cairan) akibat tidak adanya "Media Fluid Thioglycolate/FTM".
"Jadi, kami hanya bisa melaporkan saja dan sambil memantau. Prosedur penanganan ODP, mestinya dikirim swapnya ke laboratorim tapi kan bagaimana caranya, alatnya tidak ada. Mau dibeli tidak ada dijual. Jadi, inilah masalah yang kami hadapi," terang Muhammad Alif Satria.
"Jadi, kami meminta agar Kementerian Kesehatan segera mengirimkan alatnya sehingga kami bisa melakukan pengambilan sampel swap," tambahnya.
Baca juga: Anggota DPR: Perketat WNA masuk ke Indonesia
Baca juga: Pasien positif COVID-19 di Indonesia menjadi 309 orang
Namun, Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar tambahnya tetap melakukan langkah-langkah persiapan dan antisipasi mencegah COVID-19 dengan mempersiapkan anggaran serta memberikan pelatihan kepada tenaga medis.
"Dalam waktu singkat ini, kami akan melatih petugas kemudian kami distribusikan untuk melakukan kerja-kerja di lapangan. Jadi, tinggal menunggu sarana dan prasarana dari Kementerian Kesehatan," kata Muhammad Alif Satria.
Baca juga: Mulai besok, pemerintah buka akun "chatbot" WhatsApp soal corona
Baca juga: Achmad Yurianto: Jaga jarak sangat efektif kurangi penyebaran COVID-19
Pewarta: Amirullah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2020
