Diusahakan rapid test tidak dipusatkan di satu tempat dan tidak memancing kerumunan massa sehingga menghindari bercampurnya orang yang telah terpapar COVID-19 dengan yang masih sehatJakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung penuh langkah Presiden Joko Widodo yang memulai rapid test COVID-19 secara massal dan dilakukan secara merata di wilayah-wilayah lainya yang rentan wabah virus tersebut.
"Karena tidak hanya DKI Jakarta, mengingat besarnya aktivitas warga dari luar khususnya dari kawasan Bodetabek yang sehari-hari bekerja ke Jakarta menggunakan commuter line (KRL) maupun bus yang notabene tidak di desinfektan maka warganya juga harus segera di rapid test," kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Dia percaya Pemerintah bisa bergerak cepat karena berkejaran dengan waktu yaitu nyawa menjadi taruhannya.
Baca juga: MPR dukung penghentian sementara visa kunjungan WNA
Menurut dia, sebagai awalan rapid test tersebut adalah warga DKI Jakarta khususnya di Jakarta Selatan akan menjadi prioritas karena besarnya jumlah warga yang positif COVID-19.
"Data per 19 Maret saja jumlahnya sudah mencapai 51 orang atau sekitar 24,3 persen dari jumlah total pasien yang mencapai 309 orang," ujarnya.
Bamsoet mengingatkan untuk melakukan rapid test tidak perlu membuat kegiatan yang memancing kerumunan warga.
Dia menilai Pemerintah melalui tenaga medis bisa mendatangi langsung rumah-rumah warga atau door to door sehingga tidak menimbulkan masalah baru.
Baca juga: Cegah penularan Corona, MPR ingatkan perkuat peran keluarga
"Diusahakan rapid test tidak dipusatkan di satu tempat dan tidak memancing kerumunan massa sehingga menghindari bercampurnya orang yang telah terpapar COVID-19 dengan yang masih sehat," tuturnya.
Bamsoet mencontohkan kejadian di Korea Selatan, karena satu orang yang beraktivitas di rumah ibadah menyebabkan 46 orang terkena COVID-19.
Dia menilai keberhasilan Korea Selatan melawan COVID-19 tanpa lockdown juga patut ditiru kuncinya ada pada test massal yang gratis, keterbukaan informasi, serta tidak ada kegiatan pemerintahan maupun keagamaan yang memancing kerumunan.
"Dalam sebulan Korea Selatan bisa melakukan 320.000 test kepada warganya secara gratis, Indonesia tidak boleh kalah. Warga yang berinisiatif mendatangi rumah sakit untuk melakukan test juga harus di gratiskan," ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu menilai Pemerintah dapat memanfaatkan alokasi anggaran pada struktur pos belanja lain-lain yang ada di dalam kelompok belanja pemerintah pusat yang jumlahnya mencapai Rp128 triliun untuk rapid test COVID-19.
Baca juga: MPR dukung kebijakan perketat kunjungan WNA ke Indonesia
Baca juga: Ketua MPR: Utamakan nilai kegotongroyongan hadapi COVID-19
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2020
