"Pemerintah harus lebih presisi membuat regulasi dan insentif menyikapi pelemahan rupiah yang cukup menekan perekonomian ini," kata Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi dan Kesehatan BPP HIPMI, Sari Pramono dalam keterangan resmi Forum Dialog HIPMI secara daring (live streaming) di Jakarta, Jumat.
Penegasan tersebut menanggapi melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di pasar spot pada Jumat, bahkan menembus tingkat psikologis Rp16.000.
Dilansir dari data Bloomberg, pukul 10.06 WIB, di pasar spot, rupiah berada di posisi Rp16.038 per dollar AS atau melemah 0,79 persen dibandingkan penutupan Kamis (19/3) pada Rp15.913. Posisi ini merupakan yang terlemah dalam 22 tahun terakhir.
Karena itu, katanya, pemerintah seyogyanya terus mendorong insentif di sektor bisnis orientasi ekspor dan substitusi impor. Karena dua sektor ini dari sisi perekonomian akan memperkuat rupiah, sedangkan dari sisi pemerintah akan memberikan kontribusi positif terhadap devisa saat ini.
Baca juga: HIPMI Jaya usulkan keringanan pajak
Baca juga: Hipmi minta pemerintah perhatikan sektor ekonomi terdampak COVID-19
Namun, Sari mengakui, kesulitan yang dialami pengusaha, sejak isu corona adalah melemahnya perputaran ekonomi dan bisnis, inflasi yang cenderung terus naik dan produktivitas tenaga kerja yang menjadi menurun.
"Kita mengapresiasi kepada pemerintah atas langkah yang telah dilakukan. Seperti misalnya telah memberikan insentif atau stimulus kepada para pengusaha. Kalau tidak diberikan langkah tersebut, pengusaha bisa gulung tikar," ujar Sari.
Artinya, kata Sari, kelonggaran kredit dan subsidi bunga perbankan perlu diberikan untuk stimulus pengusaha agar terus bisa menggerakkan roda bisnis.
Khusus untuk barang impor, kata dia, sebaiknya pemerintah harus tetap harus menjaga ritmenya dengan baik demi stabilitas pasokan dan mengontrol inflasi.
"Contohnya kemudahan impor bawang putih oleh Kemendag, banyak positifnya karena akan memperbaiki kondisi pasar dan menjaga harga dengan baik," kata Sari.
Total anggota HIPMI saat ini mencapai 40 ribu pengusaha yang tersebar di 34 Badan Pengurus Daerah di seluruh provinsi Indonesia. Dari jumlah itu, sekitar 85 persen adalah pengusaha usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan sisanya kelas menengah dan besar.
Hadir dalam diskusi itu, Ketua Komisi VI DPR RI Faizal Riza, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh, Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Raden Edi Priopambudi, Kasie Direktorat Surveilans Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan Dr. Irawati dan Ketua Bidang Kemaritiman, Pertanian, Kehutanan & Lingkungan Hidup Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Robert Muda Hartawan.
Pewarta: Edy Sujatmiko/Mochamad Firdaus/Windi Tri Aprilia
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2020
